Emas Naik, Sawah Tercekik
PARIGI MOUTONG || Ketika tambang emas ilegal terus bergerak, pertanian justru disebut ikut kehilangan ruang hidup. Di tengah persoalan itu, Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong mendesak aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang disebut sebagai pemodal aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Ketua LMP Kabupaten Parigi Moutong, Fadli Arifin Azis, S.H., meminta jajaran Kepolisian, baik Polda maupun Polres, mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas PETI yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam lahan pertanian masyarakat.
Fadli bahkan menyoroti dugaan adanya oknum anggota kepolisian yang disebut menjadi pengamanan atau backup aktivitas tambang ilegal. Ia juga mengklaim terdapat dugaan oknum aparat yang terlibat dalam distribusi bahan bakar minyak jenis solar subsidi ke lokasi-lokasi PETI.
“Kami meminta aparat penegak hukum, khususnya pimpinan Kepolisian baik Polda maupun Polres, untuk tidak menutup mata dan menindak tegas pelaku, khususnya para pemodal dan oknum anggota kepolisian yang membackup kegiatan ilegal,” ujar Fadli.
Menurutnya, jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas tambang tanpa izin, tetapi menyangkut integritas penegakan hukum.
“Wajah Polri dirusak oleh oknum-oknum anggota yang terlibat dalam pengamanan dan menjadi backup pemodal,” katanya.
Namun, tudingan mengenai keterlibatan oknum aparat tersebut merupakan pernyataan dari LMP dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak Kepolisian maupun pihak lain yang disebut.
LMP, kata Fadli, kini fokus mengadvokasi petani yang terdampak aktivitas PETI. Ia menilai pertambangan emas ilegal dan pertanian sulit berjalan berdampingan ketika aktivitas tambang menyebabkan perubahan kualitas aliran sungai.
Fadli menyebut sekitar 80 hektare sawah di wilayah Kecamatan Parigi terdampak hingga tidak dapat berproduksi akibat aktivitas PETI di Kayuboko.
Ia juga menyebut petani di Desa Olaya, Pombalowo dan sekitarnya belum memperoleh ganti rugi dari pemodal yang dituding menjalankan aktivitas tambang tersebut.
“Tidak akan mungkin pertambangan emas ilegal bisa hidup berdampingan dengan pertanian. PETI merusak lingkungan dan aliran sungai. Air sangat dibutuhkan petani untuk mengairi sawah,” tegasnya.
Menurut Fadli, persoalan tersebut menjadi semakin serius karena sektor pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.
Ia meminta aktivitas pertambangan yang berada di wilayah tersebut tidak dibiarkan berjalan tanpa kepastian legalitas, pengelolaan lingkungan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat maupun daerah.
“Kita bukan anti investasi. Akan tetapi, ini harus dilegalisasi sehingga bukan hanya pemodal yang mendapat keuntungan, tetapi daerah juga merasakan dampak dari hadirnya pertambangan emas,” ujarnya.
Fadli mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI Syarifuddin Sudding untuk mendorong perhatian terhadap persoalan PETI di Parigi Moutong.
Selain itu, LMP mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan sejumlah pemangku kepentingan agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Kami sudah melakukan upaya komunikasi kepada wakil kita yang ada di Senayan, kebetulan bermitra dengan Kepolisian, yakni Pak Syarifuddin Sudding. Direspons dan insyaallah bisa diatensi,” katanya.
LMP juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Adat Patanggota dan mendorong lembaga adat mengambil peran dalam merespons aktivitas tambang yang disebut merusak tanah dan sumber pendapatan masyarakat.
Fadli berharap penertiban PETI tidak berhenti pada aktivitas di permukaan.
Sebab, menurutnya, selama pemodal, jaringan pendukung, pasokan logistik dan dugaan pihak yang membekingi tidak disentuh, aktivitas PETI berpotensi terus berulang.
Kini pertanyaannya sederhana, ketika sawah kehilangan air dan petani kehilangan penghidupan, siapa yang sebenarnya paling menikmati emas dari tanah Parigi Moutong?
Pernyataan mengenai dugaan keterlibatan oknum Kepolisian, pemodal PETI, distribusi solar subsidi serta luas lahan pertanian yang terdampak merupakan keterangan dari Ketua LMP Parigi Moutong dan perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan pers.
Reporter : Enos
Penyunting : W13D
Kategori : Peristiwa
Sumber : Wawancara
Editor : Redaksi
