MOJOKERTO || Pers bukan bawahan pejabat, dan klarifikasi bukan sekadar formalitas. Pesan itu mengemuka dalam audiensi antara awak media dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Khoirul Amin, S.Sos., yang dimediasi Ketua YLBH Garda SAKERA, M. Adi Nova, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan berlangsung di Cafe Bermuda, Jalan R.A. Basuni No. 20, Kedungpring, Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Audiensi tersebut menjadi ruang klarifikasi atas persoalan yang sebelumnya mencuat terkait dugaan sikap kurang berkenan saat awak media melakukan peliputan kegiatan NasDem Bersholawat.
Baca juga: TPPO Berkedok Lowongan Kerja, 23 WNA Diamankan
Dalam dialog terbuka tersebut, Khoirul Amin menyampaikan permohonan maaf apabila sikap maupun perkataan dia sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi awak media.
Ia menjelaskan, kondisi ruangan saat kegiatan berlangsung cukup padat karena dihadiri sejumlah kiai, tamu undangan, serta awak media. Situasi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi suasana di lokasi.
Terkait ucapan spontan berbahasa Jawa, "pancet ae", Khoirul Amin menegaskan bahwa perkataan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan ataupun menyakiti pihak tertentu.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan pejabat publik dengan insan pers merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan atasan dan bawahan.
Menurut Khoirul Amin, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta menjadi mitra dalam mendukung pembangunan daerah.
"Hubungan antara pejabat publik dan insan pers adalah hubungan kemitraan, bukan atasan dan bawahan. Kami menghargai peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta mendukung pembangunan daerah. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila sikap maupun perkataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan." Ungkapnya, Rabu (4/10/2026).
Baca juga: Operasi Patuh Semeru: 32 Pelanggar Ditindak di Pungging
Namun, kemitraan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menghormati kerja jurnalistik, sebagaimana insan pers juga berkewajiban menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, Ketua YLBH Garda SAKERA, M. Adi Nova, mengambil peran sebagai jembatan komunikasi untuk mempertemukan kedua pihak. Mediasi tersebut dimaksudkan agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
"Persoalan seperti ini sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan dialog terbuka. Mediasi bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk saling mendengar, memahami, dan meluruskan persoalan. Hubungan pejabat publik dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati." Jelas Adi.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan dan mendengarkan penjelasan.
Baca juga: Polres Mojokerto Ungkap Curanmor, 3 Motor Kembali Gratis
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan alasan untuk membangun jarak dengan pers. Sebaliknya, keterbukaan terhadap kritik, pertanyaan, dan aktivitas peliputan merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat kepada masyarakat.
Permohonan maaf dan klarifikasi patut diapresiasi sebagai langkah memperbaiki komunikasi. Namun, penghormatan terhadap kebebasan pers semestinya tidak hanya hadir ketika persoalan mencuat, melainkan menjadi sikap konsisten dalam setiap kegiatan pelayanan publik.
Sebab, pers bukan tamu yang harus selalu menyenangkan pejabat, melainkan bagian dari pilar demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik.
Reporter : Bagus
Penyunting : W13D
Kategori : Politik
Sumber : Klarifikasi
Editor : Redaksi