Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigimoutong meminta data wali murid dan siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga mengalami pemotongan dana di SMK SPP Muhammadiyah Siney.
Permintaan tersebut disampaikan Kasi Intelijen Kejari Parigimoutong, Rony Hotman Gunawan, S.H., sebagai bagian dari pendalaman atas informasi dugaan pemotongan dana PIP yang sebelumnya diberitakan.
Baca juga: Bajo CUP 1 Meriahkan HUT RI ke-81, Tiga Desa Adu Kekuatan
“Agar transparan, kami butuh nama-nama wali murid yang dipotong seperti yang diberita ini. Siapa yang dipotong Rp300 ribu, Rp600 ribu dan Rp500 ribu? Agar semua bisa kami klarifikasi dan kami konfrontasi dengan pihak sekolah tersebut,” ujar Rony. Minggu 9/8/2026).
Menurutnya, identitas wali murid maupun siswa yang memberikan informasi akan dijamin kerahasiaannya. Data tersebut diperlukan untuk mencocokkan keterangan penerima dengan bukti pendukung terkait dugaan pemotongan dana PIP.
Kejari juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah untuk mengetahui apakah telah dilakukan pemeriksaan internal terhadap persoalan tersebut dan, jika sudah, apa hasil pemeriksaannya.
“Strategi internal penyidik tidak bisa kami beritahukan secara rinci,” katanya.
Terkait pemeriksaan penerima PIP, pihak Kejari menyatakan proses akan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap klarifikasi. Kejari menegaskan, apabila ditemukan bukti pendukung yang mencukupi, proses dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan terhadap dugaan pemotongan dana PIP.
Ketua Koordinator Format (Forum Media Transformasi), Mukti Wijaya, menilai pendalaman aparat penegak hukum semestinya tidak berhenti pada dugaan pemotongan dana PIP apabila ditemukan keterangan bahwa dana tersebut diduga berkaitan dengan pembayaran honor guru.
“Kalau ada keterangan bahwa pemotongan PIP diduga dibagikan juga sebagai honor guru, maka pengelolaan dana BOS juga patut dikembangkan. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada siapa yang menerima potongan, tetapi tidak menelusuri untuk apa dana itu digunakan,” ujar Mukti.
Baca juga: Tiga Nyawa Melayang di Duyu, Polisi Kejar Terduga Pelaku
Ia mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, SMK SPP Muhammadiyah Siney tercatat telah menerima dana BOS sejak tahun 2014.
Menurutnya, fakta tersebut menjadi alasan penting bagi aparat untuk menelusuri sumber dan mekanisme pembayaran honor guru di sekolah tersebut.
“Kalau honor guru memang menjadi alasan adanya potongan dari dana PIP siswa, maka pengelolaan BOS perlu diperiksa. Sebab, secara prinsip, penggunaan dana sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peruntukannya, bukan dibebankan melalui pemotongan hak siswa,” tegasnya.
Namun, hingga tahap ini, belum terdapat kesimpulan resmi bahwa dana PIP benar-benar dipotong maupun bahwa dana tersebut digunakan untuk pembayaran honor guru. Hal tersebut masih berupa dugaan yang harus dibuktikan melalui keterangan penerima, dokumen penyaluran, bukti pencairan, serta pemeriksaan pihak terkait.
Pendalaman Kejari kini diarahkan pada pencocokan antara nama penerima, nominal PIP yang seharusnya diterima, bukti pencairan, jumlah yang diterima siswa, serta alasan apabila terdapat selisih.
Baca juga: PIP Siney Dipotong, Disdik Sulteng Turun Tangan
Dengan demikian, dugaan pemotongan tidak hanya diuji berdasarkan keterangan, tetapi juga melalui bukti administrasi dan keterangan para pihak.
Berita ini menempatkan dugaan pemotongan dana PIP sebagai informasi yang masih dalam tahap klarifikasi. Redaksi memberikan ruang kepada pihak sekolah maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan UU Pers.
Reporter : Tim
Penyunting : W13D
Kategori : Pendidikan
Lokasi : Parigimoutong, Sulawesi Tengah
Sumber : Klarifikasi Narasumber
Editor : Redaksi