Sabtu, 12 Juli 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Barru, Sulawesi Selatan
Kategori: Daerah | Penulis: Anshar
Baca juga: BUMDes Gunung Sari ‘Menghilang Tanpa Kabar’, Warga Pertanyakan Nasib Modal dan Pengurus
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mengusulkan penyatuan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis Penanganan Stunting dan Kemiskinan Terpadu.
Rakor yang digelar di Hotel Aryaduta Kota Makasar pada, Sabtu (12/7/2025) lalu, dipimpin langsung oleh Wabup Barru, dihadiri perwakilan Bappelitbangda, Dinas PMDPPKBPPA, akademisi, OPD, lembaga non-pemerintah, dan mitra pembangunan lainnya.
Wabup menilai, dua tim yang berjalan terpisah kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran. Penyatuan diharapkan memperkuat efektivitas, efisiensi, dan integrasi program yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Baca juga: Hujan Deras Bawa Material Kayu dan Batu, Gerus Rabat Jalan Trans Sulawesi di Talaga
“Daripada banyak SK tapi tidak ada yang dikerjakan, lebih baik satu SK tapi bisa kerjakan banyak hal. Kita harus sinergi, efisien, dan tepat sasaran.” tegas Abustan.
Melalui penyusunan Juknis terpadu dan sistem basis data “by name by address” yang memuat informasi menyeluruh tentang kondisi rumah tangga. Pemerintah juga akan melibatkan sektor swasta, komunitas, media, hingga desa untuk bergerak secara sinergis.
“Stunting itu bukan cuma soal miskin. Pola makan instan dan pengasuhan keliru juga bisa sebabkan anak pejabat kena stunting.” imbuhnya.
Baca juga: Mahasiswa Hukum Soroti Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan PETI Parimo
Lebih lanjut Abustan menyampaikan, “Kalau program tidak jelas dan tidak terukur, siapa pun tak tahu harus bantu ke mana. Kita harus rumuskan program yang konkret dan bisa dipantau.” pungkasnya.
Usulan integrasi dua tim besar ini menunjukkan arah baru penanganan stunting dan kemiskinan di Barru yang lebih sinergis, akurat, dan berbasis data. Pemkab Barru siap menggerakkan seluruh sumber daya, lintas sektor, dan elemen masyarakat demi menciptakan kebijakan yang berdampak nyata.
Editor : Redaksi