Apa Kabar Senayan? Janji Bentuk Pansus Pengadaan P3K
JAKARTA | Seleksi PPPK 2021 terdapat 193.954 guru yang lulus Passing Grade (PG), tetapi tidak mendapatkan formasi. Para guru yang lulus PG seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 tampaknya sudah kehabisan stok kesabaran.
Jadwal pengumuman P3K Guru tak jelas, guru honorer marah besar siapkan demo lagi. Mereka menyiapkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi akhir Februari karena dipicu ketidak jelasan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022.
Pada seleksi P3K 2022, mereka masuk prioritas satu (P1) untuk diangkat pada 2022. Para guru lulus PG 2021 itu tidak perlu lagi ikut ujian seleksi P3K 2022. Namun faktanya sekitar 55 ribu dari 193.954 guru lulus PG 2021 belum juga mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2022.
Informasi BKN pun tak tahu kapan pengumuman P3K Guru, haruskah bertanya kepada rumput yang bergoyang? Pengumuman hasil seleksi P3K guru 2022 yang dijadwalkan 2-3 Februari 2023, ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Tidak jelas kapan tanggal pastinya.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani hanya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi P3K guru sekitar pekan ke-3 atau ke-4 Februari 2023. Sedangkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengaku, belum tahu kapan pengumuman P3K Guru 2022 dilakukan.
"Mohon maaf, saya belum tahu dan ini benar-benar belum tahu kapan pengumuman P3K guru dilakukan," kata Deputi Suharmen Rabu (8/2/2023).
Ibu Nuriah S.Pd., pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demo akhir Februari ini.
"Kami sudah muak dengan masalah ini. Apa lagi yang ditunggu pemerintah sehingga, pengumuman hasil seleksi P3K guru molornya kebangetan?" cetus Nuriah, guru honorer di Kabupaten Bogor,Kamis (9/2/2023).
Aksi demo akan menyasar Kemendikbudristek, guna meminta penjelasan detail kapan pengumuman dilakukan.
"Jangan permainkan nasib guru honorer khususnya P1 lagi Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim_red), tolong buktikan janjimu untuk selalu berada di belakang guru honorer," cetus Nuriah.
Pesan dari Senayan untuk Guru Lulus PG
Kamis, 3 November 2022, Prof Nunuk Suryani menguraikan beragam masalah seleksi P3K 2022, termasuk juga jumlah P1 yang belum mendapatkan formasi, di forum rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta.
Prof Nunuk menyebutkan bahwa, salah satu penyebab masih banyak yang belum mendapatkan formasi karena, banyak pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan.
"Bahkan, ada beberapa pemda yang sudah mengusulkan formasi, tetapi tiba-tiba membatalkan", terang Prof Nunuk.
Prof Nunuk lantas meminta bantuan Komisi X DPR untuk mensosialisasikan kepada pemda bahwa anggaran gaji P3K 2022 sudah dijamin pemerintah. Pernyataan Bu Nunuk yang minta bantuan kepada Komisi X DPR, direspons Ferdiansyah.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar itu malah heran buat apa Prof Nunuk minta bantuan wakil rakyat. Ferdy, panggilan Ferdiansyah, mengatakan para anggota Komisi X tidak pernah diberi bahan tentang penyelesaian masalah ini.
“Kemendikbudristek tidak pernah kasih bahan, tidak pernah mengajak Komisi X turun ke daerah, terus minta tolong. Minta tolongnya bagaimana, Mbak Nunuk? Saya mau tanya, caranya gimana? Gak kasih bahan, gak ngajak, bagaimana sosialisasinya? Enak banget. Anda punya masalah, kok kita (Komisi X DPR RI) dimintai tolong,” cetus Ferdy, dikutip dari channel Youtube Komisi X DPR RI.
Wakil rakyat di Senayan itu menyampaikan pesan ditujukan kepada guru-guru honorer.
Jika para guru honorer, terutama guru lulus PG 2021 tidak mendapatkan formasi, ingin menyampaikan protes lewat unjuk rasa, maka diminta jangan datang ke DPR RI.
“Kepada guru-guru honorer, kalau mau demo, demonya jangan ke Komisi X, tetapi ke Kemendikbudristek karena sebagai leading sector. Karena prinsip dari Komisi X sudah selesai, sudah berpuluh-puluh kali rapat,” cetusnya.
Janji Wakil Rakyat di Senayan pada Rabu, 9 November 2022, sejumlah forum guru honorer mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat di Komisi X ( tim).
Editor : Redaksi
