Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bolano Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyisakan sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban lengkap.
Dalam penelusuran redaksi, papan informasi proyek tidak ditemukan di lokasi pekerjaan. Identitas kontraktor pelaksana juga belum diketahui secara terbuka. Redaksi turut menemukan indikasi persoalan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan.
Baca juga: Revitalisasi SMAN 1 Sirenja Disorot, Swakelola dan K3 Dipertanyakan
Persoalan bertambah ketika konsultan pengawas menyampaikan bahwa masa kontrak pekerjaan pengawasan telah berakhir.
Pada Senin (7/9/2026), konsultan pengawas kepada awak media membenarkan bahwa kontrak pengawasan telah selesai sejak 4 Agustus 2026.
“Kontrak kita sebagai konsultan pengawas sudah selesai sejak 4 Agustus 2026 pak.”
Pernyataan tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan pekerjaan setelah berakhirnya kontrak konsultan pengawas, termasuk siapa yang secara formal menjalankan fungsi pengawasan pada tahapan pekerjaan berikutnya.
Upaya redaksi menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan kemudian diarahkan kepada PPK KNMP Desa Bolano Tengah, Rustam.
Pada Selasa (8/9/2026), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., ketika dikonfirmasi mengenai PPK dan kontraktor pelaksana, mengarahkan awak media untuk meminta penjelasan langsung kepada Rustam.
“Berkaitan dengan hal ini, tolong konfirmasi langsung ke PPK, Pak Rustam. Pun untuk kontraktor pelaksananya tanya juga langsung ke PPK.” jawabnya singkat.
Pada hari yang sama, Rustam membenarkan bahwa dirinya merupakan PPK untuk pekerjaan konstruksi KNMP Desa Bolano Tengah. “Siap, saya PPK Kontruksi.” terang Rustam.
Redaksi kemudian meminta sejumlah dokumen dan data yang diperlukan untuk memverifikasi temuan lapangan serta menyajikan pemberitaan secara berimbang.
Namun, untuk data yang diminta, Rustam mengarahkan redaksi agar mengajukan permohonan kepada PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Baca juga: Revitalisasi SD Negeri Kecil Bainaa Barat Capai 40%
“Terkait data yang bapak butuhkan, silahkan menyurati ke PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan.” lanjutnya.
Redaksi telah menindaklanjuti arahan tersebut. Namun hingga berita ini disusun, belum diterima jawaban resmi dari DJPT KKP atas permintaan data dimaksud.
Di tengah minimnya informasi yang berhasil diperoleh, Rustam memberikan gambaran mengenai progres pekerjaan per 6 September 2026.
“Target 95,13%, Realisasi 77,28%, Deviasi 17,85%.”pungkasnya.
Dengan target pekerjaan yang telah mencapai 95,13%, sementara realisasi baru 77,28%, terdapat selisih 17,85%, antara target dan realisasi.
Angka tersebut menjadi pertanyaan berikutnya, apa penyebab deviasi tersebut dan langkah apa yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika publik juga belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kontraktor pelaksana, sementara konsultan pengawas menyatakan kontraknya telah berakhir.
Bagi masyarakat, proyek pemerintah bukan ruang gelap yang hanya boleh diketahui oleh mereka yang memegang berkas. Informasi mengenai siapa pelaksana, bagaimana pengawasan dilakukan, berapa progres pekerjaan dan bagaimana pertanggungjawabannya merupakan bagian penting dari transparansi proyek publik.
Baca juga: Sama Bahari Lawan Narkoba, Cegah Stunting
Ironinya, ketika proyek bernama Kampung Nelayan Merah Putih membawa misi pembangunan untuk masyarakat pesisir, justru informasi dasarnya masih seperti mencari ikan di laut keruh.
Proyeknya boleh merah putih. Tetapi jangan sampai transparansinya justru abu-abu.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan persoalan K3, tidak ditemukannya papan informasi proyek, identitas kontraktor serta mekanisme pengawasan setelah berakhirnya kontrak konsultan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang telah ditemui atau dihubungi redaksi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi dan klarifikasi bagi PPK Rustam, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, DJPT KKP maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diturunkan, pertanyaan redaksi kepada DJPT KKP terkait permintaan data tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi.
Reporter : Asri
Penyunting : W13D
Kategori : Daerah
Lokasi : Parigimoutong, Sulawesi Tengah
Sumber : Investigasi
Editor : Redaksi