Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Cegah Korupsi

Reporter : Redaksi
Mentri Dalam Negri, Tito Karnavian saat membuka rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (foto : asri_beritaformat)

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan integritas kepala daerah menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Penegasan itu disampaikan usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).

Rakor yang digelar secara hybrid merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP) sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca juga: 10 Hektare Hutan TNBTS Terbakar, Petugas Bertaruh Nyawa Jinakkan Api

Mendagri mengaku prihatin masih adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, termasuk yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, pembinaan dan pengawasan terus diperkuat, namun keberhasilan pencegahan tetap bergantung pada integritas pribadi setiap kepala daerah.

"Kita tidak mungkin mengawasi kepala daerah selama 24 jam. Semua kembali kepada integritas masing-masing," ujar Tito.

Baca juga: ASDP Sterilkan Pelabuhan Ketapang, Tak Ada Lagi "Petugas" Tanpa Identitas

Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar memahami berbagai modus tindak pidana korupsi yang telah dipetakan aparat penegak hukum sehingga tidak tergoda melakukan pelanggaran.

Menurut Tito, Rakor di Surabaya menjadi bagian dari program nasional penguatan integritas yang dibagi ke dalam 10 klaster wilayah. Setelah Jawa Timur dan Bali, kegiatan serupa akan dilaksanakan di sembilan klaster lainnya sebagai langkah memperkuat pencegahan korupsi di daerah.

Baca juga: Prasasti Candi Sanggar Diangkat Jadi Karya Musik "Mantra Pananjakan"

Rakor turut dihadiri Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Deputi BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, serta bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan jajaran pengawas pemerintahan dari Jawa Timur dan Bali secara luring maupun daring.

Reporter : Asri
Penyunting : W13D
Kategori : Nasional
Lokasi : Surabaya, Jawa Timur
Sumber : Puspen Kemendagri

Editor : Redaksi

Politik
Berita Terpopuler
Berita Terbaru