Revitalisasi Sasar 90 Sekolah di Parimo, Dinas Tekankan Mutu dan Ketepatan Waktu
PARIMOUTONG || Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui APBN Tahun Anggaran 2026 menyasar sekitar 90 satuan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, S.Pd., M.Pd., mengatakan jumlah tersebut masih bersifat sementara karena terdapat sejumlah sekolah yang belum menyelesaikan proses penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
“Kalau yang sekarang itu sembilan puluhan, kalau tidak salah. Saya tidak ingat persis berapa pembagian per jenjang karena masih bisa berubah karena masih ada beberapa yang belum PKS,” kata Sunarti saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, sekitar 16 sekolah masih menunggu proses lanjutan sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Sementara sekolah yang telah menyelesaikan tahapan kerja sama mulai melaksanakan pekerjaan revitalisasi.
Terkait nilai anggaran, Sunarti mengaku belum menerima rekapitulasi keseluruhan dana yang dialokasikan untuk sekolah penerima program tersebut.
“Kalau anggarannya saya belum menerima rekapannya, berapa ini dan berapa itu. Tim teknis yang lebih tahu,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program, sekolah mendapat pendampingan dari tim yang menangani aspek teknis. Kemendikdasmen juga melibatkan fasilitator serta tim teknis dari kalangan akademisi.
Sunarti menegaskan, pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan masing-masing direktorat di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk Direktorat SD, SMP, dan PAUD.
“Dalam bekerja itu harus memperhatikan petunjuk teknis yang diberikan oleh Direktorat SD, Direktorat SMP dan PAUD. Kemudian tepat waktu, 31 Desember harus selesai,” jelasnya.
Meski terdapat batas waktu penyelesaian, Sunarti mengingatkan agar percepatan pekerjaan tidak mengorbankan kualitas pembangunan.
“Bukan berarti mengejar waktu, mengabaikan kualitas. Semua juga harus diperhatikan,” katanya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, lanjutnya, tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. Menurut Sunarti, keberadaan tim teknis dan fasilitator dari kementerian tidak menghilangkan tanggung jawab dinas untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kita tetap punya tanggung jawab untuk memastikan program itu terlaksana dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sunarti menjelaskan, penentuan sekolah penerima program revitalisasi dilakukan berdasarkan kondisi serta tingkat kebutuhan. Pola tersebut berbeda dengan bantuan fisik pada tahun-tahun sebelumnya.
Sekolah yang terdampak bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, menjadi salah satu prioritas. Selain itu, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk sekolah kecil dan terpencil di kawasan pegunungan, turut menjadi sasaran.
“Yang paling prioritas mendapatkan itu sekolah yang terdampak bencana alam. Kalau kena banjir, gempa, kebakaran, itu langsung. Begitu juga sekolah yang di gunung-gunung, sekarang justru banyak yang disasar,” jelasnya.
Setelah sekolah terdampak bencana dan berada di wilayah 3T, sasaran berikutnya berasal dari usulan reguler berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Sunarti juga membuka ruang bagi masyarakat dan wartawan untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan revitalisasi di lapangan. Informasi tersebut, kata dia, akan menjadi bahan bagi dinas untuk melakukan pengecekan dan verifikasi.
“Kalau ada teman-teman wartawan memberikan informasi, kita turun memverifikasi. Kalau misalnya sekolah yang tidak sesuai pekerjaannya, kita langsung konfirmasi kepada fasilitatornya,” tutup Sunarti.
Reporter : Agus
Penyunting : W13D
Kategori : Pendidikan
Sumber : Wawancara
Editor : Redaksi
