Puluhan Guru P3K Dikembalikan ke Sekolah Induk: Penataan Ulang Demi Validasi Data dan Sertifikasi

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Kepala Bidang PTK Disdik Sulteng, Munashir, SE., M.M (foto :agus_beritaformat)
Kepala Bidang PTK Disdik Sulteng, Munashir, SE., M.M (foto :agus_beritaformat)

Puluhan guru PPPK hasil pengangkatan tahap awal 2021–2022 dikembalikan ke sekolah induk mereka. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan kembali penempatan guru dengan formasi awal serta menjamin kevalidan data, terutama terkait sertifikasi pendidik.

Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Munashir, SE, M.M, menjelaskan bahwa banyak guru yang sebelumnya diperbantukan kembali memilih pulang ke sekolah induk karena data mereka tidak terbaca valid di sistem.

“Itu kesadaran diri. Mereka tidak bisa menerima sertifikasi jika masih di sekolah perbantuan karena tidak sesuai di sistem. Jika ingin valid, mereka harus kembali ke sekolah asal. Banyak yang sudah kembali karena mereka mengejar sertifikasi,” ujarnya, Senin (1/12).

Munashir menegaskan bahwa penataan bukan hanya soal guru yang diperbantukan, tetapi keseluruhan sistem penempatan tenaga pendidik. Hambatan masih terjadi karena sebagian guru belum menerima SK penugasan paruh waktu, termasuk guru K2 yang baru menerima SK.

Ia mengungkap bahwa Kemenpan-RB dan BKN tengah menyiapkan sistem baru yang akan mengatur mekanisme perpindahan guru ASN, baik PNS maupun PPPK.

“Menpan dan BKN akan mengeluarkan sistem yang mengatur perpindahan. Karena keputusan PPPK ini tidak bisa dimutasi tanpa aturan dari mereka. Per Januari 2026 sistem mutasi itu akan diberlakukan,” jelasnya.

Munashir mengingatkan bahwa kevalidan data guru di Dapodik hanya bisa dicapai jika penempatan sesuai SK.

“Saran saya, supaya data di Dapodik dan sekolah valid, harus sesuai regulasi SK penempatan,” tegasnya.

Ia menyebut masih ada guru PPPK yang belum kembali ke sekolah induk, dan konsekuensinya adalah data sertifikasi mereka tetap tidak valid.

“Hidup itu pilihan. Kalau memilih tidak kembali, ya harus terima konsekuensinya. Kita tidak bisa memaksa,” katanya.

Terkait kebutuhan guru ke depan, Munashir menambahkan bahwa tahun ini terdapat pembangunan dua Unit Sekolah Baru (USB) di Tolitoli dan Poso. Penempatan guru PNS di wilayah sekitar USB juga akan diprioritaskan.

“Jika sistem baru sudah keluar, pemenuhan guru akan mengikuti kebutuhan organisasi. Sekarang tidak bisa lagi menambah guru honorer baru,” tutupnya.

Reporter: Agus
Editor: W13D
Kategori: Pedidikan
Lokasi: Palu, Sulawesi Tengah
Sumber: Wawancara