Pressroom Pemkab Sigi Dipersoalkan, Wartawan Desak Bupati Turun Tangan
Senin, 29 September 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Sigi, Sulawesi Tengah
Kategori; Daerah | Penulis; Anjasman/Asri
Polemik pembentukan pressroom di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi kian memanas. Sejumlah wartawan menolak klaim Kabag Humas Pemkab, Panji, yang menyebut pressroom terbentuk atas “kesepakatan media.”
Faktanya, para jurnalis menegaskan tidak pernah ada forum resmi yang melibatkan seluruh insan pers dalam penentuan koordinator. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya mekanisme sepihak yang berpotensi memecah belah solidaritas wartawan di Sigi.
“Kami kaget tiba-tiba sudah ada pressroom lengkap dengan koordinatornya. Padahal tidak pernah ada rapat atau musyawarah bersama. Jadi jangan disebut hasil kesepakatan. Itu menyesatkan publik,” tegas Hasan Tura, jurnalis Bahana Indonesia.
Nada serupa disampaikan Said Gasalele, jurnalis senior yang menilai minimnya transparansi justru merusak hubungan media dengan pemerintah daerah.
“Koordinator pressroom itu siapa yang menunjuk? Kami tidak pernah dilibatkan. Kalau begini, justru mengganggu solidaritas wartawan di Sigi,” kritiknya.
Sementara itu, Darwis Ali Damang menekankan pressroom bukan sekadar simbol, melainkan instrumen penting menjaga keterbukaan informasi publik.
“Kalau pemilihan koordinator dilakukan sepihak, tentu menimbulkan tanda tanya besar. Media adalah pilar keempat demokrasi. Jangan sampai ruang pers justru dibatasi demi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Desakan agar Pemkab bersikap transparan juga datang dari Awaludin, jurnalis Corong Sulawesi.
“Pressroom harus mengakomodir semua media, bukan hanya sebagian. Mekanisme pembentukannya wajib dilakukan secara demokratis,” tandasnya.
Para wartawan menilai Humas Pemkab Sigi seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan penentu sepihak. Mereka mendesak Bupati Sigi segera menata ulang mekanisme pembentukan pressroom agar sesuai prinsip keterbukaan dan demokrasi.
Jika tidak, keberadaan pressroom dikhawatirkan hanya menjadi alat politik komunikasi pemerintah, bukan ruang independen bagi jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Editor : Redaksi
