Aksi Unjuk Rasa Warga Taopa, Menuntut Tambang Emas Ditata sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
FORMAT PARIGIMOUTONG | Usai mendapatkan penolakan dari sejumlah Kepala Desa (Kades) dengan menggelar aksi di jembatan Taopa pada, (4/2) lalu.
Ribuan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Taopa yang mengatasnamakan 'Aliansi Rakyat Penambang' mengadakan unjuk rasa tandingan di Jembatan Taopa dan Kantor Camat Taopa pada, Senin (10/2/2025) pagi.
Mereka menuntut agar tambang emas tersebut ditetapkan dalam WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dengan tidak menghentikan aktivitas penambangan.
Spanduk dan banner berisi sejumlah tuntutan warga dibentangkan sebagai wujud protes, agar pemerintah tidak menutup tambang dimana mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.
Ilham, salah satu koordinator aksi menyampaikan, berkaitan dengan adanya pro kontra aktivitas tambang yang ada di hulu sungai Taopa, seharusnya pemerintah bijak dalam mengambil sikap terkait penutupan aktivitas tambang.
“Kami meminta pemerintah bijak dalam mengambil sikap terkait penutupan aktivitas tambang ini. Mengingat, pertambangan yang ada saat ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat untuk menghidupi keluarganya," jelasnya.
Dalam orasinya, Ilham juga menegaskan, oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah dan mendukung penutupan tambang adalah mereka yang hari ini hidup dari uang rakyat dan tidak pernah lagi khawatir terhadap ancaman kelaparan.
Dirinya menilai, tuntutan untuk menutup aktivitas tambang yang ada di Kecamatan Taopa dengan dalih kerusakan lingkungan, terkesan tebang pilih. Faktanya, saat ini aktivitas tambang bukan hanya ada di Kecamatan Taopa melainkan ada beberapa titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Melihat banyaknya aktivitas tambang yang ada di Kabupaten Parigi Moutong saat ini, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Moutong menggantungkan hidupnya di tambang,” pungkasnya. (Asri)
Editor : Redaksi
