Bawaslu Kabupaten Mojokerto Ajak Masyarakat dan Insan Pers Lakukan Pengawasan Partisipatif Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024
BERITA MOJOKERTO | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, gelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipasif mengusung tema 'Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024', yang dilaksanakan di Hotel Grand Whiz Trawas, pada Selasa (12/12/2023).
Acara yang dibuka pukul 10.00 WIB pagi ini, mempunyai harapan, agar masyarakat dan insan pers di Kabupaten Mojokerto, bisa turut mengawasi kemungkinan pelanggaran yang terjadi di saat tahapan kampanye.
"Tidaklah mungkin, hanya Bawaslu yang mengawasi tahapan kampanye. Kita butuh masyarakat dan rekan media untuk membantu mengawasi bersama, atau yang biasa kita sebut pengawasan partisipatif. Dengan menginformasikan terkait pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye), STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) yang tidak bisa ditunjukkan oleh peserta kampanye", jelas Dodi Faisal.SH., Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, saat mengawali sambutan pada pembukaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
Lanjut Dodi, sapaan akrab Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, "Permasalahan yang sering terjadi pada hari pertama, hingga saat ini dari kacamata pengawas, yaitu pelanggaran STTPK, yang berakibat pada pembubaran kegiatan kampanye".
Dodi juga menyampaikan terkait masa pemasangan iklan, baik di media cetak, radio, televisi maupun media online. Yang mana, tidak boleh melanggar ketentuan perundang - undangan.
"Untuk masa tenang, 21 hari sebelum pemilu digelar, kampanye umum maupun iklan di media, harus hati hati, jangan sampai melanggar ketentuan dan perlu adanya pengawasan. Hal ini merupakan awal, untuk mengawasi bersama jalannya pemilu agar berlangsung jujur dan adil", tutupnya.
Memasuki materi pertama, Drs.Roul Amrulloh, Kepala Bidang Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik, mewakili Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, menyampaikan terkait peran penting Bakesbangpol dalam proses Pemilu 2024.
"Bakesbangpol hadir ditengah masyarakat, karena berhimpitan dengan kepemiluan, baik dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu. Karena, anggaran hibah kedua lembaga tersebut, ada di Bakesbangpol. Pemerintah tidak bisa hadir dalam pesta demokrasi, jika tidak ada peran serta dari masyarakat. Sedangkan tupoksi yang di emban oleh Bakesbangpol, tidak ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain. Kemudian untuk tiga bidang yang ada di Bakesbangpol, semuanya mengerucut untuk kegiatan kepemiluan", ucap Roul, sapaan akrabnya oleh awak media.
Lanjut Roul, "Bawaslu tidak akan bisa berperan dengan maksimal karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia). Hadirnya media, untuk menggugah kepedulian warga negara Indonesia, agar berperan aktif dalam pengawasan tahapan kampanye", tutup Roul.
Pada sesi penutup, mewakili rekan media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, Ach. Chariris, Wakil Ketua Bidang Organisasi, sekaligus Manager Berita Online Radar Jawa Pos Mojokerto, menyampaikan peran penting media dalam suksesnya pemilu 2024.
"Saya yakin, ketika rekan rekan media yang hadir ini bisa bersinergi dengan KPU dan Bawaslu, akan menjadikan demokrasi di Mojokerto baik dan kondusif", sampainya.
Menurut Chariris, "media harus bisa nencerdaskan pembaca, dengan menyuguhkan informasi yang mengedukasi pemilih mengenai jalannya Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) sekaligus JURDIL (Jujur dan Adil). Menyampaikan tahapan kampanye, memberikan akses yang sama dan berimbang. Obyektif dalam menganalisa, meriset dan mengola data. Dan mengawasi tahapan pemilu, untuk menjaga transparansi proses demokrasi", urainya.
Chariris juga meminta kepada awak media agar bisa meningkatkan kualitas dalam hal perolehan data, mulai tahapan, persiapan, pemungutan hingga penghitungan.
"Saya berharap agar rekan media yang hadir, mempunyai kelengkapan data primer dan sekunder, dengan mengupayakan hadir di tengah tahapan pemilu, mulai persiapan, pemungutan hingga penghitungan suara", pintanya.
"Media juga harus mempunyai etika peliputan, harus independen. Hindari menjadi perpanjangan tangan kontestan, berpihak kepada rakyat dan penyelenggara yang demokratis. Yang mana, KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawasnya. Peran ini penting di ambil oleh rekan rekan media, karena media bertugas membantu penyelenggara menyampaikan informasi sesuai data fakta yang ada", tutup Chariris di akhiri sesi tanya jawab hingga pukul 14.00 WIB. (BF)
Editor : Redaksi
