Pemkab Mojokerto Terima Penghargaan KKS, Kategori Swasti Saba

avatar beritaformat.com
  • URL berhasil dicopy
Terima : dr. Ulum Rokhmat mewakil Bupati Mojokerto menerima penghargaan KKS kategori Swasti Saba pada malam penganugerahan Kab/Kota Sehat dan STBM di Kempinski Ballroom Jakarta
Terima : dr. Ulum Rokhmat mewakil Bupati Mojokerto menerima penghargaan KKS kategori Swasti Saba pada malam penganugerahan Kab/Kota Sehat dan STBM di Kempinski Ballroom Jakarta

BERITA MOJOKERTO | Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Pemkab.Mojokerto), kembali  menerima penghargaan penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) 'Swasti Saba' kategori Padapa.

Penghargaan diberikan lansung oleh Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC.,CLU., kepada Bupati Mojokerto, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr.Ulum Rokhmat, pada malam penganugerahan tanda penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan STBM Tahun 2023 di Kempinski Ballroom, Jakarta. Selasa, (28/11/2023) malam.

Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Dalam Negeri, bersama Kementerian Kesehatan RI, kepada Kabupaten dan Kota yang berhasil menyelenggarakan tatanan yang ada dalam program KKS.

Turut hadir secara langsung, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, serta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota penerima penghargaan. Penerima penghargaan Swasti Saba Wistara sebanyak 27 Kabupaten/Kota, Swasti Saba Wiwerda 34 Kabupaten/Kota dan Swasti Saba Padapa 75 Kabupaten/Kota.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, acara penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat.

"Pemberian penghargaan ini, adalah  bentuk apresiasi terhadap komitmen dan implementasi aksi dari Provinsi, Kabupaten/ Kota dan masyarakat, yang terus meningkatkan, mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat secara holistic dan berkelanjutan. Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat,” kata Maxi.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren. Menurut Muhadjir, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.

“Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh, yang belum dapat layanan kesehatan, harus segera ada transfer teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan,” kata Muhadjir.

Dalam sambutannya Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa urusan kesehatan merupakan urusan yang mesti menjadi perhatian pemerintah daerah. Adanya urbanisasi dan makin tingginya jumlah penduduk kota, diperkirakan naik 70% pada tahun 2050 yang akan datang, mengharuskan edukasi terhadap kesehatan menjadi fokus utama.

"Karena, semakin banyak orang yang tinggal di kota maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat," ucap Budi Gunadi Sadikin. (R_X)