Sudarmadiono Buka Suara, Soal Sistem Pendidikan di Indonesia
BERITA BLITAR | Kondisi pendidikan di sebuah negara, merupakan proyeksi masa depan bangsa, utamanya pendidikan di Indonesia, yang masih karut marut dengan sistem yang ada.
Hal ini memantik Sudarmadiono.S.pd.,M.Pd., yang merupakan tokoh pendidikan asal Kota Blitar. Dia (Sudarmadiono) menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya masih banyak yang harus dibenahi.
Sudarmadiono yang merupakan pendiri SMK Telkom Brawijaya Kota Blitar, menganggap jika banyak masalah yang harus dikoreksi dari pendidikan di Indonesia. Yang mana, kondisi pendidikan merupakan proyeksi masa depan Indonesia.
“Ketika pendidikan kita berkualitas, Insya Allah, kualitas manusia kita di masa depan akan baik", ucapnya.
Kesenjangan sumber daya antara sekolah negeri dan swasta, sepatutnya menjadi perhatian pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri. Sehingga, satuan pendidikan swasta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
Keberpihakan negara pada satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat, atau yang biasa dikenal sebagai sekolah negeri dan swasta, dapat menjadi angin segar bagi penciptaan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
Tentunya ini harus seiring jalan dengan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri dengan pelaksana dan praktisi satuan pendidikan.
“Pemerintah hendaknya memberikan afirmasi kebijakan dan program, untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Baik pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pembiayaan pendidikan,” terangnya.
Sudarmadiono mengatakan Pendidikan adalah kunci dari upaya menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Untuk itu UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) memang perlu segera direvisi, seiring dengan dinamika, tantangan, dan digitalisasi yang menerpa dunia pendidikan. Namun, pembahasan RUU Sisdiknas dinilai terburu-buru, jadi minim transparansi dan kurang melibatkan partisipasi publik, khususnya insan pendidikan.
“Visi misi dari setiap pergantian menteri seharusnya berkesinambungan, bukan berubah-ubah, karena akan berdampak langsung pada anak-anak, baik itu siswa dan semua pemangku pendidikan,” paparnya.
Ia juga menyampaikan, untuk kurikulum agar tidak memberatkan peserta didik. Karena, belajar terlalu banyak yang di emban. Juga pendidiknya, hanya dikejar untuk administrasi saja, bukan mengajarnya. Akan menjadikan seperti hewan percobaan, bukan memberikan kepositipan mengajar.
“Jika tidak segera dibenahi sesuai dengan karakternya, maka lenyaplah pendidikan dan hanya terbawa arus dengan sistim pendidikan komunikasi yang merusak kejiwaan generasi penerus bangsa", tuturnya.
Guru telah dibebani untuk buat modul ajar, atau istilah bedah buku, hanya akan menghabiskan waktu.
Seharusnya lebih efisien, karena sudah ada tim penerbit yang khusus buat modul ajar atau refrensi buku – buku yang relevan.
“Jika tidak segera dibenahi sistim pendidikan sekarang, pendikan kedepan akan hancur,” pungkasnya. (Red)
Editor : Redaksi
