May Day Jilid II di Morowali: Kantor Wasnaker Kosong, Buruh Murka

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Aksi unjuk rasa Buruh didepan gedung DPRD Morowali yang sempat memanas (foto : teres_beritaformat)
Aksi unjuk rasa Buruh didepan gedung DPRD Morowali yang sempat memanas (foto : teres_beritaformat)

Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka–Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) kembali menggelar aksi May Day jilid II di pusat pemerintahan Kabupaten Morowali, Bungku, Senin (4/5/2026). Aksi ini dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan serikat buruh lain.

Massa berangkat dari sekretariat FSPIM di Fatufia, Bahodopi sekitar pukul 08.00 WITA dan menempuh perjalanan sekitar satu jam menuju Bungku. Setibanya di kantor pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker), massa justru mendapati kantor dalam keadaan kosong dan pintu terkunci, meski hari kerja tengah berlangsung.

Dipimpin Korlap Sarwan, massa kemudian bergeser ke kantor DPRD Morowali. Di lokasi tersebut, aksi memanas dengan pembakaran ban sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan minimnya respons pemerintah daerah terhadap persoalan buruh.

Sekretaris Jenderal FSPIM, Jay, menilai pemerintah daerah dan Wasnaker gagal menjalankan fungsi pengawasan, terutama di tengah kompleksitas persoalan buruh di Morowali, termasuk di kawasan industri IMIP.

“Pengawasan sangat lemah. Pemerintah daerah harus segera ambil kebijakan atas persoalan buruh yang semakin kompleks,” tegas Jay dalam orasinya.

FSPIM-KPBI membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan buruh yang dinilai belum direalisasikan. Mereka mendesak DPRD dan Pemkab Morowali segera memberikan solusi konkret.

“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan konsolidasi untuk aksi yang lebih besar,” tambah Jay.

Aksi berlangsung di bawah pengawasan aparat, sementara sejumlah pejabat DPRD terlihat menerima aspirasi massa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Wasnaker terkait kantor yang terkunci saat jam kerja.

Kantor pengawas ketenagakerjaan yang kosong di hari kerja bukan sekadar kelalaian administratif, ini simbol lemahnya negara dalam melindungi buruh. Ketika ruang dialog tertutup, jalanan menjadi panggung utama. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar hadir saat api sudah menyala, tetapi memastikan bara persoalan buruh tak terus dipelihara.

Kontributor: Teres
Editor: W13D
Kategori: Peristiwa
Lokasi: Morowali, Sulawesi Tengah
Sumber: Liputan