AKAR Kepung Kantor Pemkab Kediri, Desak Bongkar Dugaan Jual Beli Jabatan Desa
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kediri Raya (AKAR) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini menjadi tekanan publik terhadap dugaan kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa tahun 2023 yang kini telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sekitar 100 peserta dari berbagai elemen LSM, tim hukum, hingga kelompok masyarakat, turun ke jalan dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat sebelum akhirnya dikendalikan oleh Satlantas Polres Kediri.
Aksi dipicu oleh fakta persidangan yang telah menjatuhkan putusan kepada pihak terkait, namun dinilai belum menyentuh seluruh aktor dalam dugaan praktik jual beli jabatan tersebut.
Koordinator lapangan, Bagus Romadhon, menegaskan aksi ini murni lahir dari keresahan publik.
“Kami hadir bukan karena bayaran, tapi karena keadilan. Ini suara masyarakat yang ingin praktik seperti ini dihentikan,” tegasnya.
Dari sisi substansi, massa menilai penanganan kasus masih setengah jalan. Perwakilan AKAR, Siti Isminah, menyebut fakta persidangan seharusnya menjadi pintu masuk pembongkaran yang lebih luas.
“Yang terungkap di persidangan belum ditindaklanjuti menyeluruh. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan janji,” ujarnya.
Senada, perwakilan kelompok 212 Rakyat Makmur Sejahtera, Arif, menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih membayangi tata kelola pemerintahan daerah.
Di sisi hukum, tim pendamping yang diwakili Ander memastikan proses hukum akan terus dikawal hingga tuntas.
“Kami kecewa tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang menemui massa. Tapi kami pastikan, langkah hukum akan terus berjalan,” tegasnya, seraya mengajak korban lain untuk berani melapor.
Ketua Umum 212 Rakyat Sejahtera, Rahmat Radana, menambahkan bahwa gerakan ini tidak memiliki kepentingan pribadi.
“Ini murni gerakan moral. Kami akan lanjutkan aksi ke instansi lain jika tidak ada keseriusan penanganan,” katanya.
Ketiadaan respons dari pihak Pemerintah Kabupaten Kediri memicu kekecewaan massa. Sebagai bentuk protes, peserta aksi melakukan aksi simbolis dengan menggembok pagar kantor Pemkab, menyiratkan “tertutupnya” ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Meski demikian, aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan imbauan untuk menjaga kondusivitas serta membersihkan area dari atribut aksi.
Aksi AKAR menjadi sinyal kuat bahwa publik tidak tinggal diam. Tekanan kini mengarah pada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, menuntaskan kasus secara menyeluruh atau menghadapi gelombang aksi lanjutan yang lebih besar.
Reporter: Q_risna
Editor: W13D
Kategori: Peristiwa
Lokasi: Kediri, Jawa Timur
Sumber: Liputan Khusus
Editor : Redaksi
