Seleksi Eselon II Banggai Disorot: HMI Warning Pansel, Jangan Main Mata dengan Merit System
Integritas seleksi pejabat tinggi pratama (Eselon II) di Kabupaten Banggai kini menjadi sorotan. Apa yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, tetapi arah kebijakan dan masa depan pembangunan daerah. Saat inilah publik diuji untuk tidak abai di ruang-ruang seleksi yang rawan kompromi kepentingan.
Karena, satu keputusan keliru dapat melahirkan birokrasi yang tumpul dan sarat kepentingan. Di sinilah transparansi dan objektivitas pansel dipertanyakan.
Sekretaris Umum HMI Cabang Luwuk Banggai, Hendra Dg Tiro, secara tegas mengingatkan panitia seleksi agar tidak menjadikan proses ini sekadar formalitas administratif. Ia menegaskan bahwa seleksi Eselon II adalah titik krusial yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Jika pansel bermain di wilayah abu-abu, maka yang lahir bukan pemimpin birokrasi, melainkan operator kepentingan,” tegasnya. Senin (30/3/2026).
HMI melihat bahwa praktik seleksi yang tidak berbasis merit system berpotensi merusak kepercayaan publik. Indikasi kedekatan, balas jasa politik, atau kompromi elit menjadi ancaman nyata yang harus dicegah sejak awal. Sebab, pejabat Eselon II bukan sekadar pengisi kursi, melainkan aktor utama dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik.
Lebih jauh, HMI menilai bahwa menjaga nama baik kepala daerah bukan hanya tugas simbolik, tetapi tanggung jawab moral pansel untuk memastikan proses berjalan bersih. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Dalam perspektif watchdog, publik tidak boleh hanya menjadi penonton. Pengawasan kolektif adalah benteng terakhir untuk mencegah seleksi “pesanan”. Jika proses ini gagal menjaga integritas, maka dampaknya akan menjalar pada buruknya pelayanan dan mandeknya pembangunan.
HMI pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal setiap tahapan seleksi. Karena pada akhirnya, kualitas pejabat yang terpilih adalah cerminan dari seberapa bersih proses yang dijalankan.
Seleksi jabatan strategis di daerah kerap menjadi titik rawan praktik transaksional. Tanpa pengawasan publik dan komitmen kuat dari pansel, merit system hanya akan menjadi jargon kosong. Banggai butuh pejabat profesional, bukan titipan.
Reporter: Arif
Editor: W13D
Kategori: Daerah
Lokasi: Luwuk, Sulawesi Tengah
Sumber: Opini
Editor : Redaksi
