ABT Kakao Sulteng 2025–2027 Capai 41.250 Hektare, Pemerintah Tinggalkan Sambung Pucuk
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan mulai menggeser kebijakan pengembangan kakao dari metode sambung pucuk ke bibit seedling berbasis biji, menyusul hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember yang menyatakan sambung pucuk berpotensi menggerus genetik tanaman dan menurunkan produktivitas dalam jangka panjang.
Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Disbunnak Sulteng, Dr. Ir. Simpra U Tajang, M.Si, mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk percepatan hilirisasi kakao di Sulawesi Tengah periode 2025–2027.
Pada 2025, Sulteng mendapat jatah 1.000 hektare dan telah sepenuhnya tersalur, sementara 40.250 hektare dialokasikan untuk tahun 2026.
“ABT 2025 sudah tersalur 1.000 hektare menggunakan bibit kakao clon MCC 02 jenis seedling dari biji, bukan sambung pucuk,” kata Simpra, Selasa (23/12).
Ia menjelaskan, riset Puslitkoka menunjukkan tanaman kakao sambung pucuk hanya bertahan produktif sekitar 3–5 tahun, setelah itu produksi menurun drastis dengan ukuran buah mengecil. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk degradasi genetik.
“Kalau seedling, terbukti di Palolo Kabupaten Sigi ada yang bertahan sampai 35 tahun dan masih hidup. Sambung pucuk di atas lima tahun hampir tidak ada yang produktif,” ujarnya.
Untuk ABT 2025, pendampingan dilakukan di tiga daerah, yakni Poso 400 hektare, Parigi Moutong 300 hektare, dan Morowali Utara 300 hektare. Bibit bersumber dari Jember, sementara untuk ABT 2026 pemerintah menyiapkan sekitar 40,25 juta bibit yang akan tersebar di seluruh Sulawesi Tengah.
Menurut Simpra, sumber benih ke depan tidak lagi bergantung dari luar daerah. Sulteng telah memiliki sumber benih bersertifikat yang diproyeksikan mampu menyuplai hingga 60 juta bibit.
“Kami bersama kabupaten saat ini sedang mempersiapkan CPCL karena jumlahnya sangat besar dan program ini berjalan sampai 2027,” jelasnya.
Selain kakao, pemerintah juga mengalokasikan ABT 2026 untuk hilirisasi kelapa seluas 17.500 hektare. Sementara untuk sawit, melalui APBD Provinsi dialokasikan sekitar 2.000 hektare di Kabupaten Buol, Morowali, dan Morowali Utara. Program peremajaan sawit rakyat juga didukung APBN dan APBD dengan bantuan Rp60 juta per hektare, meski capaian CPCL masih dalam proses.
“Sawit di wilayah tertentu mendapat respons sangat positif dari masyarakat,” pungkas Simpra.
Reporter: Agus
Editor: W13D
Kategori: Ekonomi
Lokasi: Palu, Sulawesi Tengah
Sumber: Wawancara
Editor : Redaksi
