HDI 2025: Disdik Sulteng Tegaskan Komitmen Inklusi, 587 Anak Disabilitas Masih Belum Bersekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-PLK) menggelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 selama empat hari, 30 November–3 Desember. Kegiatan ini diikuti 330 peserta dari SLB se-Sulawesi Tengah dengan berbagai rangkaian lomba, mulai dari senam sehat, fashion show, menyanyi solo, dero kreasi antar OPD hingga lomba stan pameran.
Kadis Pendidikan Sulteng, Yudiawati V Windarrusliana, menyebut bahwa peringatan HDI merupakan momentum untuk mempromosikan hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek pembangunan. Tahun ini, pemerintah mengusung tema "Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas Untuk Masa Depan Inklusif dan Berkelanjutan."
Selain kegiatan lomba, pemerintah memastikan sejumlah program dan bantuan nyata bagi SLB di Sulteng. Tahun 2025, seluruh SLB negeri maupun swasta menerima BOSDA, sementara SLB swasta memperoleh bantuan SPP dan uang pangkal bagi siswa tidak mampu selama enam bulan. Pemprov juga menyalurkan 309 seragam siswa, serta 60 alat bantu disabilitas masing-masing berupa kursi roda, kruk dan alat bantu dengar.
Pemerintah pusat turut mendukung melalui program revitalisasi untuk 6 SLB, termasuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi dan sanitasi, serta bantuan Smart TV untuk seluruh SLB se-Sulteng demi mendorong pembelajaran digital.
Tidak hanya itu, Disdik Sulteng sepanjang 2025 telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kompetensi seperti FLSN2N, O2SN, lomba keterampilan siswa hingga pelatihan life skill bagi 20 peserta didik berkebutuhan khusus.
Namun di balik capaian tersebut, Yudiawati mengungkap fakta bahwa berdasarkan data Kemendagri semester II tahun 2024 terdapat 2.288 anak disabilitas usia sekolah (4-18 tahun). Dari jumlah ini baru 1.701 yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, sehingga 587 anak masih belum tersentuh pendidikan.
Sebagai langkah percepatan, Disdik Sulteng akan melakukan pendataan bersama kepala desa, dukcapil, cabang dinas hingga OPD terkait. Kepala SLB diinstruksikan melakukan penjaringan ABK untuk masuk sekolah atau PKBM. Pemprov juga mendorong pemda menyiapkan lahan USB dan memperluas akses layanan pendidikan inklusif di masyarakat. Saat ini Sulteng hanya memiliki 33 SLB, jumlah yang dinilai belum sebanding dengan luas wilayah.
"Dengan program ini harapan kami di tahun berikutnya jumlah anak penyandang disabilitas yang belum bersekolah semakin menurun," tegas Yudiawati.
Pengamat pendidikan inklusi, Dr. Ahmad Fathur, M.Pd., menilai komitmen Disdik Sulteng dalam mendukung layanan pendidikan disabilitas merupakan langkah progresif, namun evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan.
"Distribusi bantuan sudah baik, tetapi pekerjaan terbesar adalah memastikan 587 anak yang belum bersekolah bisa benar-benar terjangkau. Edukasi ke keluarga dan percepatan pembangunan SLB atau layanan inklusi harus menjadi prioritas," ujarnya.
Ia menambahkan, monitoring dampak program seperti BOSDA, SPP dan penyediaan alat bantu perlu diarahkan agar benar-benar meningkatkan kualitas layanan belajar.
"Akses pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi kepastian bahwa setiap anak disabilitas memiliki ruang untuk belajar, berkembang, dan berdaya," tutupnya.
Reporter: Agus
Editor: W13D
Kategori: Pendidikan
Lokasi: Palu, Sulawesi Tengah
Sumber: Liputan
Editor : Redaksi
