Bupati Blitar Tekan Perbaikan Layanan Kesehatan: BPJS Tidak Tepat Sasaran Jadi Sorotan
Bupati Blitar mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah mencari solusi strategis untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, terutama bagi warga kurang mampu agar memperoleh layanan yang layak, mudah diakses, dan tanpa beban biaya tambahan. Ajakan ini disampaikan dalam forum dialog yang dihadiri Komisi IV DPRD, OPD terkait, seluruh direktur rumah sakit, dan BPJS Kesehatan.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyoroti ketimpangan data kepesertaan BPJS. Ia menemukan masih banyak pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang belum terdaftar, sementara keluarga mampu justru masuk kategori BPJS PBI APBD maupun PBI APBN.
“Komisi IV harus berada di garis depan memastikan pelayanan berjalan tanpa diskriminasi. Warga yang punya BPJS tidak boleh lagi menghadapi hambatan atau pungutan tambahan,” tegas Bagus.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, menegaskan ada empat kategori BPJS yang perlu dipahami masyarakat. Ia menyatakan Dinkes akan turun langsung meninjau rumah sakit, puskesmas, dan klinik untuk memastikan seluruh regulasi berjalan sesuai ketentuan, termasuk validasi data warga miskin bersama Dinas Sosial.
dr. Christine menyebutkan beberapa langkah konkret yang akan dilakukan adalah, Puskesmas gratis bagi warga kurang mampu, Peserta BPJS yang dinonaktifkan tetapi masih masuk kategori miskin akan dialihkan ke BPJS PBI APBD, Pemkab menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi warga yang belum memiliki BPJS namun butuh layanan kesehatan mendesak.
Perwakilan rumah sakit, Endah, menegaskan komitmen pelayanan bagi warga kurang mampu, namun tetap mengacu pada regulasi keuangan pemerintah.
“Kami tidak bisa menerapkan nol rupiah untuk semua pasien, tapi masyarakat tidak mampu tetap kami layani secara manusiawi dan merata,” ujarnya.
Bagus Romadon turut memberikan rekomendasi percepatan Universal Health Coverage (UHC) melalui peningkatan anggaran PBI APBD dari DBHCHT, SILPA, dan CSR perusahaan, percepatan pendaftaran BPJS di sektor informal, serta penetapan RSUD rujukan Biankesmaskin di Blitar.
Forum dialog ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, rumah sakit, dan masyarakat untuk mewujudkan layanan kesehatan yang adil, tepat sasaran, dan bebas hambatan bagi seluruh warga Kabupaten Blitar.
Reporter: Q_ris
Editor: W13D
Kategori: Daerah
Lokasi: Blitar, Jawa Timur
Sumber: Liputan
Editor : Redaksi
