Fraksi Nagekeo Maju Soroti Perubahan APBD 2025

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Suasana rapat paripurna di ruang sidang DPRD Nagekeo (foto : yasin_beritaformat.com)
Suasana rapat paripurna di ruang sidang DPRD Nagekeo (foto : yasin_beritaformat.com)

Senin, 9 September 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Nagekeo, NTT

Kategori; Daerah | Penulis; Yasin

Fraksi Nagekeo Maju (Demokrat–PKS) melalui juru bicara Asykari Syamsudin menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 dan tiga ranperda lainnya. Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Nagekeo, Senin (8/9/2025).

Asykari membuka pandangan fraksi dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kerja keras menyusun dokumen perubahan anggaran. Namun, ia menegaskan sejumlah catatan kritis.

Fraksi menilai kenaikan target PAD dari Rp52 miliar menjadi Rp56,39 miliar sebagai langkah positif. Tetapi, turunnya pajak daerah dari Rp14,11 miliar ke Rp12,45 miliar, serta retribusi daerah dari Rp5,12 miliar menjadi Rp4,34 miliar, dinilai kontradiktif.

“Mohon penjelasan terhadap berkurangnya realisasi pada poin-poin tersebut,” ujar Asykari.

Fraksi juga menyoroti pemangkasan drastis belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dari Rp61,62 miliar menjadi Rp9,17 miliar. Mereka mendesak alokasi ini dikembalikan pada APBD Induk 2026. Proyek prioritas yang ditekankan meliputi pembangunan jalan Maukeli–Boloroga, ruas Aewoe–Wayupea, Jembatan Laboraga, hingga normalisasi irigasi Mala Sawu.

Selain itu, Fraksi menilai program 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati belum dirasakan masyarakat. Masalah sulitnya akses benih, pupuk, dan alat pertanian, hingga kebutuhan nelayan atas perahu dan alat tangkap modern, menjadi sorotan.

Fraksi juga meminta pemerintah menyediakan musholla di kantor pemerintah dan rumah sakit, hibah tanah untuk Kantor KUA Wolowae, serta penanganan persoalan tanah Transad Tonggurambang Timur.

Dalam bidang sosial, mereka memperingatkan potensi lonjakan harga bahan pokok akibat Program Makanan Bergizi Gratis. Krisis air bersih di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, dan sejumlah wilayah lain juga diminta segera diatasi.

“Fraksi Nagekeo Maju akan terus mendukung pemerintah mewujudkan Nagekeo Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Namun, catatan dan masukan ini harus menjadi perhatian serius demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Asykari.