Wabup Nagekeo Tegaskan Komitmen Kawal 183 Eks THL dalam Usulan PPPK Paruh Waktu
Selasa, 26 Agustus 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Nagekeo, NTT
Kategori; Daerah | Penulis; Yasin
Wakil Bupati Nagekeo menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan 183 Tenaga Harian Lepas (THL) yang masih aktif bekerja dalam proses pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi Forum THL Kabupaten Nagekeo bersama Wakil Bupati, Plh. Sekda, Asisten I, dan Sekretaris BKPP yang berlangsung pada Selasa (26/8/2025) di ruang kerja Wakil Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Daerah siap mendampingi Forum THL untuk melakukan audiensi langsung ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saya akan kawal perjuangan rekan-rekan Eks THL ini. Pemerintah Daerah tidak akan tinggal diam. Kita akan bersama-sama menyampaikan aspirasi ini ke pusat, agar 183 tenaga yang masih aktif benar-benar mendapat perhatian,” tegas Wakil Bupati.
Sekretaris BKPP Nagekeo menambahkan, pengusulan PPPK paruh waktu saat ini mengacu pada database resmi BKN. Karena itu, Pemda hanya dapat mengajukan nama sesuai daftar yang telah terverifikasi. Berdasarkan pendataan terakhir, jumlah THL yang masih aktif bekerja di Nagekeo adalah 183 orang, dengan data nama yang sudah dibagikan melalui Forum THL.
Sementara itu, Ketua Forum Eks THL Nagekeo, Agustinus Bebi Daga, S.IP, menyampaikan apresiasi atas komitmen Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa para Eks THL telah mengabdi sejak 2008 hingga 2018 tanpa pernah mendapatkan kepastian status maupun pesangon setelah diberhentikan pada 2019.
“Kami hanya berharap ada keadilan. Eks THL Nagekeo telah memberikan tenaga dan pikiran untuk pelayanan publik selama bertahun-tahun. Kini saatnya pemerintah pusat dan daerah menunjukkan keberpihakan,” ujar Agustinus.
Forum Eks THL juga menegaskan siap mengikuti mekanisme resmi dan mendukung langkah pemerintah daerah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka berharap perjuangan ini membuahkan keputusan yang adil, sehingga tenaga honorer yang pernah mengabdi tidak diabaikan dalam kebijakan nasional terkait PPPK paruh waktu.
Editor : Redaksi
