Suara Rakyat Mojo: Stop Dagang Jabatan, Usut Kepala Desa!
Selasa, 19 Agustus 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Kediri, Jawa Timur
Kategori; Daerah | Penulis; QRisna
Aksi damai yang digelar Rekan Indonesia Jawa Timur di depan Kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selasa (19/8/2025) pukul 10.30 WIB berlangsung tegang. Meski jumlah massa tidak banyak, tuntutan mereka keras "mendesak aparat hukum mengusut dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen perangkat desa".
Koordinator lapangan, Bagus Romadhon, menyebut masyarakat Mojo resah dengan isu pungutan liar dan gratifikasi. Ia menuding ada “tarif jabatan” dalam seleksi perangkat desa.
“Meski massa tidak besar, tapi ini suara rakyat Mojo yang muak dengan praktik tidak sehat. Kami mendesak Polda Jatim segera menonaktifkan tiga kepala desa yang sudah berstatus tersangka, sekaligus memeriksa seluruh kepala desa penyelenggara rekrutmen,” tegas Bagus dalam orasinya.
Tak hanya soal rekrutmen, massa juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai diskriminatif. Bagus mencontohkan sulitnya warga miskin memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS), sementara keluarga perangkat desa justru mudah terdaftar.
“Lucu sekali, wong cilik yang miskin kesulitan dapat jaminan kesehatan, tapi perangkat desa dan keluarganya aman memakai BPJS pemerintah. Ini jelas bentuk ketidakadilan,” ujarnya lantang.
Kekecewaan massa semakin memuncak saat pihak kecamatan tak kunjung menemui mereka. Sebagai simbol protes, ban bekas dibakar di depan kantor kecamatan. Meski sempat memanas, aksi tetap berjalan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Bagus menegaskan pihaknya siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan diabaikan.
“Jangan sampai jabatan perangkat desa diperdagangkan. Lurah itu tugasnya melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan. Kami akan terus mengawal sampai ada tindakan nyata,” pungkasnya.
Di akhir aksi, Rekan Indonesia Jawa Timur mengajak masyarakat tetap kritis dan berani bersuara atas persoalan di desa masing-masing. Menurut mereka, aspirasi rakyat penting untuk memastikan pelayanan publik benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan segelintir elit desa.
Editor : Redaksi
