400 Rumah Kumuh Direhab, Sulteng Genjot Program Perumahan Lewat APBD dan APBN

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Rumah jadi yang dibangun menggunakan APBD dan APBN (foto : ashari_beritaformat.com)
Rumah jadi yang dibangun menggunakan APBD dan APBN (foto : ashari_beritaformat.com)

Senin, 21 Juli 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Palu, Sulawesi Tengah

Kategori: Ekonomi | Penulis: Ashari

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menggencarkan program relokasi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh di seluruh kabupaten/kota di tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari visi misi Gubernur Sulawesi Tengah untuk menciptakan lingkungan yang layak dan tertata.

Sebanyak 400 unit rumah tidak layak huni diintervensi dan diperbaiki melalui program pemerintah provinsi. Selain itu, turut dibangun akses jalan lingkungan di permukiman kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten.

Program ini menjadi kewenangan langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta didukung oleh Balai Pelaksana Perumahan Kementerian PUPR melalui dana APBN dan APBD.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan intervensi, dengan fokus utama pada Kabupaten Tojo Una-una yang memiliki kawasan permukiman paling terdampak.

Program ini berjalan sepanjang tahun 2025, dan merupakan bagian dari agenda pembangunan tahunan provinsi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh dan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap hunian yang layak.

Pelaksanaan dilakukan secara bertahap menggunakan anggaran APBD provinsi serta program bantuan stimulan swadaya dari APBN. Setiap penerima bantuan mendapatkan dana Rp20 juta hingga Rp30 juta per unit. Selain itu, disediakan juga skema subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat yang membeli rumah BTN, agar harga dan cicilan menjadi lebih terjangkau.

“Biar kecil-kecil anggarannya, yang penting merata ke seluruh kabupaten dan sejalan dengan visi misi gubernur—berani, lancar. Kami juga dorong subsidi rumah BTN lewat FLPP agar masyarakat tidak terbebani cicilan tinggi,” tegas Abdul Haris Karim, ST.MM, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.