BUMDes "Mandiri Jaya" Desa Ombo Diduga Korupsi, Ratusan Juta Rupiah "Menguap Tanpa Asap"

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Gambar ilustrasi redaksi beritaformat.com
Gambar ilustrasi redaksi beritaformat.com

FORMAT DONGGALA | Tidak semua BUMDes mempunyai tujuan dan peran untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, mulai dari minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang manajemen usaha, sifat rakus individunya, koruptif dan lain sebagainya.

Seperti halnya BUMDes 'Mandiri Jaya' Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang dinilai warga mati suri dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu warga, inisial D yang pernah menjabat sebagai bendahara BUMDes Mandiri Jaya menjelaskan terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMDes yang dinilainya manipulatif.

Diduga penyertaan modal dari APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa ratusan juta rupiah "menguap tanpa asap". D mengakui, pada saat dirinya menjabat tercatat sekitar 80 juta rupiah lebih untuk kas yang ada di BUMDes.

"Seharusnya, kas BUMDes sebesar 80 juta rupiah lebih, akan tetapi saya hanya menerima laporan 60 juta rupiah lebih," terang D. Senin (24/3).

Terpisah, Nasrun H. Nawir, Kepala Desa (Kades) Ombo saat dikonfirmasi awak media membenarkan dan mengakui jika BUMDes Desa Ombo bermasalah.

"Ini bukan satu-satunya BUMDes yang bermasalah, se-Kecamatan Sirenja bahkan se-Kabupaten Donggala BUMDes nya patut diragukan pengelolaannya," jelas Nasrun.

Lanjut Nasrun, "Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan dana BUMDes secara transparan" pungkasnya.

Dihubungi awak media pada, Rabu (26/3/2025), Ketua Koordinator FORMAT (Forum Media Transformasi), Mukti Wijaya, menjelaskan bahwa ada indikator keberhasilan BUMDes yang dapat diukur dari 3 aspek yaitu, aspek keuangan, sosial dan bisnis.

"Pada aspek keuangan, BUMDes ini sehat atau sakit secara keuangan bisa dilihat melalui neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Sedangkan pada aspek sosial, secara kasat mata bisa dilihat dari jumlah pekerjaan dan usaha yang dibuka yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan penyelesaian berbagai masalah ditingkat desa. Yang ketiga dari aspek bisnis kemampuan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa (PADes), bisa mengidentifikasi potensi lokal, mengembangkan produk unggulan, meningkatkan pemasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beberapa faktor antara lain kepemimpinan efektif, manajemen yang rapi, partisipasi aktif dari masyarakat, dukungan pemerintah dan akses ke pasar," terang Mukti.

Lebih lanjut Mukti menegaskan, "jika indikator keberhasilan tadi tidak terpenuhi maka, patut diduga terjadi penyalahgunaan keuangan yang berdampak pada sistem manajemen BUMDes hingga menyebabkan BUMDes tidak berkembang dan maju," tegasnya. (Asri/Indra)