Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sulawesi Tengah mengklarifikasi polemik menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disorot publik karena dinilai hanya berupa snack atau makanan kering.
Ia menjelaskan, alokasi Rp15.000 per penerima manfaat dalam skema MBG tidak seluruhnya untuk bahan makanan, melainkan sudah mencakup biaya operasional dapur dan sewa fasilitas mitra yang dibayar melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga: Kejati Sulteng Setujui Restorative Justice Dua Perkara di Banggai
Rinciannya Rp10.000 untuk bahan baku makanan, Rp3.000 untuk operasional dapur termasuk gaji 47 karyawan dan perlengkapan, serta Rp2.000 untuk sewa dapur. Skema ini disebut mengikuti mekanisme resmi program MBG di bawah koordinasi BGN.
APPMBGI menegaskan variasi menu antar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat berbeda sesuai ketersediaan bahan di daerah, namun tetap wajib memenuhi standar gizi. Terkait temuan menu snack, masyarakat diminta melapor melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti dan diberi sanksi bila melanggar.
Ketua APPMBGI Sulteng menyatakan transparansi anggaran penting agar publik memahami komposisi biaya MBG.
Baca juga: Kades Malalan Klarifikasi Keterlambatan BLT Tahap I 2026, Penyaluran Tuntas ke 8 KPM
“Rp15.000 itu paket layanan makan, bukan murni belanja bahan. Kami terbuka pada evaluasi dan laporan masyarakat jika ada dapur yang tidak memenuhi standar gizi,” ujarnya. Senin (23/2/2026).
Ia mengimbau pengawasan publik tetap proporsional demi keberlanjutan program.
Baca juga: Mayat Pria Misterius Ditemukan di Gang Pasar Masomba, Polisi Selidiki Identitas Korban
“Kritik diperlukan, tetapi harus berbasis mekanisme resmi agar perbaikan bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Reporter: Anjasman
Editor: W13D
Kategori: Daerah
Lokasi: Sigi, Sulawesi Tengah
Sumber: Wawancara
Editor : Redaksi