Selasa, 28 Oktober 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Palu, Sulawesi Tengah | Kategori; Daerah | Penulis; Anjasman
Isu tambang kembali menjadi sorotan publik. Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu–Sulawesi Tengah menggelar Seminar dan Diskusi Publik bertema “Menyikapi Dampak Positif dan Negatif Tambang di Sulawesi Tengah” di Jazz Hotel Palu, Sabtu (25/10) lalu. Kegiatan ini menjadi wadah lintas sektor untuk menakar arah pembangunan tambang yang berkeadilan dan berkelanjutan di provinsi kaya sumber daya mineral tersebut.
Baca juga: 100 Lebih Siswa SDN 3 Dampelas Berebut Satu Toilet Layak, Sekolah Minta Revitalisasi
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, antara lain Direktur Walhi Sulteng Sunardi Katili, SH, Akademisi Untad Dr. Ir. Nur Sangadji, DEA, Kabid Minerba Dinas ESDM Sulteng Sultanisah, S.P., M.Si. (mewakili Kepala Dinas), serta Perwakilan Komnas HAM Sulteng Luky Hermansyah. Peserta yang hadir berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, organisasi kepemudaan, dan LSM.
Ketua Umum IPBK Palu–Sulteng, Nasrun, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap meningkatnya aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah yang membawa dampak ganda, peluang ekonomi dan risiko sosial-lingkungan.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tapi ruang untuk menyalakan kesadaran kolektif agar pembangunan tambang tetap memperhatikan keberlanjutan, keadilan, dan kemanusiaan,” ujar Nasrun.
Baca juga: 28 Paket Sabu Siap Edar Digagalkan, Perempuan Dibekuk di Bolano
Ia menegaskan bahwa pesatnya investasi di kawasan Morowali, Banggai, hingga Parigi Moutong memang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai masalah seperti ketimpangan manfaat, kerusakan lingkungan, dan terganggunya ruang hidup masyarakat.
“Cinta tanah air bukan hanya membangun, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan sosial agar pembangunan hari ini tidak menjadi penyesalan di masa depan,” imbuhnya.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para narasumber menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal serta tata kelola tambang yang transparan dan berorientasi pada keadilan ekologis. Peserta aktif berdialog, menyampaikan aspirasi dan solusi terhadap dampak yang muncul di daerah tambang.
Baca juga: Yonif TP 918/MM Gelar Pelayanan Kesehatan Terpadu untuk Warga Desa Labuan
IPBK berharap forum ini menjadi awal sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
“Kami ingin daerah ini maju tanpa mengorbankan masa depan anak cucu kita,” tutup Nasrun.
Editor : Redaksi