Sabtu, 30 Agustus 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Jakarta
Kategori; Ekonomi | Penulis; Asri
Baca juga: KDKMP Pertama di Bolano Mulai Dibangun di Wanamukti Utara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri GPM Serentak memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Mendagri menegaskan, ketahanan pangan adalah wujud nyata dari makna kemerdekaan. Arahan ini sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya swasembada.
“Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi merdeka artinya kita mampu memberi makan rakyat sendiri,” ujar Tito.
Menurutnya, GPM merupakan langkah konkret untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras. Dari stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan hingga akhir Desember melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Setiap hari, minimal 7 ribu ton beras disalurkan lewat pasar rakyat, BUMD, gerakan pasar murah, hingga retail modern dengan harga Rp12 ribu/kg atau Rp60 ribu per kemasan 5 kg.
Baca juga: ATR/BPN Batasi Alih Fungsi Sawah, 89 Persen Lahan Wajib Dilindungi
Mendagri juga menekankan agar GPM diperluas ke tingkat kecamatan. Dari total 7.285 kecamatan di Indonesia, sebanyak 4.663 sudah mendaftar ikut serta dalam gerakan ini.
“Kecamatan adalah ujung tombak yang dekat dengan masyarakat. Dengan memperluas GPM ke sana, harga beras lebih terjangkau dan ketersediaannya lebih merata,” jelasnya.
Tito menambahkan, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Selain Bulog, sejumlah pihak seperti TNI, Polri, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ikut mendukung program ini melalui subsidi harga.
Baca juga: Program JIAT APBN 2025 Masuk Kamonji, Petani Donggala Mulai Rasakan Dampak Positif
“Acara ini semata-mata untuk rakyat, agar beras tetap tersedia, terjangkau, dan tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan Pemda dari berbagai daerah.
Editor : Redaksi