FORMAT SIGI | Kepala SD Negeri Sidondo Seberang, HG, diduga melakukan manipulasi data untuk memuluskan jalur seleksi PPPK 2024 tahap pertama. Hal ini disampaikan oleh salah satu sumber, sebut saja Mawar (red_nama samaran).
Menurut Mawar, dirinya telah menjadi tenaga honorer selama puluhan tahun, dan Mawar merasa dikhianati saat proses seleksi PPPK. Mawar menyatakan bahwa ada seorang tenaga Tata Usaha (TU), inisial N, yang tidak pernah ada di SD Negeri Sidondo Seberang, namun berhasil lulus seleksi.
Baca juga: Kejati Sulteng Setujui Restorative Justice Dua Perkara di Banggai
"Kemarin, kita beberapa orang ikut seleksi PPPK, karena saya berharap di sekolah itu tidak pernah bertambah tenaga administrasi. Kita tidak tahu HG ini kasih masuk yang dari luar, dimana tidak ada sama sekali yang mengajar di sekolah ini," ujarnya.
Tak hanya N, ada 3 orang lagi yang diduga mendapatkan SK siluman dari HG, agar bisa mengikuti seleksi PPPK.
Saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kepala SD Negeri Sidondo Seberang, HG, memilih untuk tidak memberikan klarifikasi.
Baca juga: Kades Malalan Klarifikasi Keterlambatan BLT Tahap I 2026, Penyaluran Tuntas ke 8 KPM
"Saya belum bisa memberikan jawaban, nanti saya konfirmasi ulang," imbuhnya. Kamis(22/5/2025).
Terpisah, Mukti Wijaya, Ketua Koordinator Forum Media Transformasi (NGO FORMAT), saat dihubungi awak media terkait permasalahan dugaan manipulasi data untuk memuluskan jalur seleksi PPPK menyampaikan jika hal tersebut sudah bukan rahasia lagi. Kejadian serupa tak hanya terjadi di wilayah Sulawesi Tengah saja.
"Dari sejumlah kasus yang pernah kami temui, kami menduga jika hal tersebut terjadi tidak hanya oknum kepala sekolah itu sendiri yang melakukan akan tetapi, ada kemungkinan juga dibantu oleh oknum Operator Sekolah yang selama ini menginput Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah tersebut," terangnya.
Baca juga: Mayat Pria Misterius Ditemukan di Gang Pasar Masomba, Polisi Selidiki Identitas Korban
Lebih lanjut Mukti meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi ke sekolah tersebut, mengumpulkan data dan keterangan saksi.
"APH harus segera melakukan tindakan tegas atas dugaan pidana pemalsuan dokumen tersbut karena sudah merugikan sejumlah pihak," pungkasnya. (Agus/Asri)
Editor : Redaksi