BERITA SIDOARJO | Ditengah gejolak kasus korupsi yang meruncing di Pemkab Sidoarjo. Masyarakat Sidoarjo bersatu dalam aksi protes, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil langkah tegas dalam menuntaskan kasus tersebut. Jum'at, (02/01/2024).
Baru-baru ini, Kasubag BPPD Sidoarjo, Siska Wati, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pemotongan insentif pajak dan retribusi. Meskipun langkah ini diapresiasi, pandangan masyarakat Sidoarjo menegaskan bahwa, korupsi bukan hanya dilakukan oleh satu individu.
Baca juga: Amin Mabrur Terpilih Jadi Kades Sumokembangsri 2026–2034
Nanang menuturkan pada awak media di sela aksi unjuk rasa, yang dipimpin oleh Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi (GMSBAK) berlangsung di alun-alun Sidoarjo.
Baca juga: Pelajar Tewas Usai Motor Tabrak Truk di Mojosari, Diduga Pengendara Mengantuk
"Gabungan berbagai organisasi dan Forum Komunitas, termasuk Forum Gerakan Reformasi Sidoarjo (Forgres), Java Corruption Watch (JCW), dan Institute Research Public Development (IRPD), bersatu untuk mengawal KPK dalam menyelesaikan masalah di BPPD Sidoarjo."ungkapnya.
Aktivis yang berorasi menekankan berbagai tuntutan, termasuk mendesak KPK untuk menuntaskan penyidikan hasil operasi tangkap tangan (OTT), di BPPD Sidoarjo, dengan menetapkan Siska Wati sebagai tersangka.
Baca juga: Pengelola Tambang di Ngoro Klaim Punya Relasi Aparat, Aktivitas Galian C Kembali Disorot
Dalam orasinya, Nanang, perwakilan Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi, menyatakan dukungan mereka kepada KPK dan meminta sikap tegas.
"Jika ada unsur korupsi, mereka mendesak agar segera diputuskan siapa tersangkanya. Namun, jika tidak ada bukti, diharapkan agar segera memberikan kepastian untuk menghindari keraguan di kalangan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. (Azies)
Editor : Redaksi