Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pasuruan disorot warga. Proses pengurusan KTP elektronik dinilai lamban, berbelit, dan jauh dari prinsip pelayanan cepat yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
Keluhan tersebut disampaikan Henry Sulfianto, warga Bangil, yang mengaku hingga kini belum menerima KTP elektronik anaknya, meski proses perekaman telah dilakukan sejak 5–6 Januari 2026 di UPT Dispendukcapil Kecamatan Beji.
Baca juga: Mojokerto Mencekam! 40 Pemotor Diduga Serang Tiga Angkringan
“Saya sudah perekaman sejak awal Januari. Awalnya dibilang bahan habis dan diarahkan ke Dispendukcapil agar dipercepat. Tapi di sana malah disuruh ke Mall Pelayanan Publik,” ujar Henry, yang akrab disapa Ki Demang.
Menurutnya, sistem pelayanan tersebut dinilai tidak relevan dan justru menyulitkan masyarakat karena harus berulang kali berpindah tempat, mulai dari UPT kecamatan, kantor Dispendukcapil, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Warga dibuat wira-wiri. Ini tidak sejalan dengan program Bupati Pasuruan yang menggaungkan pelayanan cepat dan tepat,” tegasnya.
Lebih jauh, Henry juga mengungkap informasi dari masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan KTP elektronik.
Baca juga: Liburan ke Yogya, Pulang Tinggal Nama!
“Kami dapat informasi, ada warga yang mengurus KTP sampai tiga bulan. Bahkan ada yang membayar Rp125 ribu ke oknum supaya KTP bisa jadi dalam sehari,” ungkapnya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons maupun klarifikasi resmi dari pihak Dispendukcapil.
Baca juga: Sabu 250 Gram, Pil 2.000 Butir Disita, Bos Besar Masih Misteri!
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat pengawas internal segera melakukan evaluasi serius terhadap pelayanan administrasi kependudukan, agar tidak mencederai kepercayaan publik serta menutup celah praktik penyimpangan.
Reporter: Yudha
Editor: W13D
Kategori: Daerah
Lokasi: Pasuruan
Sumber: Aduan Masyarakat
Editor : Redaksi