Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memproses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bolano Tengah yang masuk agenda strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejumlah rumah warga yang menempati kawasan perikanan akan direlokasi, sementara skema ganti rugi dan penyiapan lahan masih dibahas lintas OPD.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.PI., M.Si., saat dikonfirmasi via telepon pada Rabu (3/12/2025), menjelaskan bahwa proses awal telah dilakukan melalui mediasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak.
Baca juga: Mayat Pria Misterius Ditemukan di Gang Pasar Masomba, Polisi Selidiki Identitas Korban
“Yang paling mengetahui kronologis adalah pemerintah desa. Ada sepuluh rumah yang terdampak. Tujuh di kawasan perikanan dan tiga di area desa. Warga sudah sepakat dan membuat pernyataan siap pindah,” ujar Nasir.
Nasir menegaskan bahwa urusan ganti rugi tidak bisa dilakukan sembarangan karena mayoritas warga tidak memiliki alas hak atau sertifikat, sehingga tidak memenuhi persyaratan hukum ganti rugi atas tanah maupun bangunan.
“Ganti rugi secara hukum harus jelas alas haknya. Warga yang tinggal hanya bersifat menumpang. Ini yang menjadi kendala.” lanjutnya.
DKP pun meminta Dinas PU membantu menyiapkan prosedur ganti rugi yang sesuai regulasi.
Di sisi lain, Nasir mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan untuk opsi pembangunan rumah baru bagi warga terdampak.
“Dinas Perumahan siap membantu membangun rumah bagi sepuluh warga tersebut, tetapi tetap membutuhkan kejelasan kepemilikan tanah. Kami tetap menggunakan dasar toleransi, agar masyarakat mendapat solusi terbaik,” imbuhnya.
Nasir juga mengungkapkan, pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan Bupati Parigi Moutong bersama OPD terkait, termasuk Dinas PU, Pertanahan, dan Dinas Perumahan.
“Saya berharap hari ini ada jalan keluar yang jelas. Ini bukan hanya urusan perikanan. Semua OPD terlibat untuk memastikan prosesnya sesuai aturan, tetapi tetap manusiawi,” tegas Nasir.
Ia menambahkan bahwa lahan hibah untuk proyek ini telah diberikan kepada Pemda sejak 2023 dan kini tinggal menunggu kesiapan lahan desa.
Baca juga: WOM Finance Sampaikan Hak Jawab Terkait Pemberitaan Dugaan Penarikan dan Lelang Motor Nasabah
Dalam rencana awal, pembangunan Kampung Nelayan menelan anggaran sekitar Rp20 miliar, namun angka tersebut masih menunggu verifikasi akhir dari konsultan Dirjen Perikanan Tangkap dan Badan Riset.
“Tim sudah turun survei. Hasilnya masih akan diverifikasi, bisa berkurang atau bertambah. Lokasi paling ideal tetap Bolano Tengah,” jelas Nasir.
Nasir juga mengingatkan masyarakat agar tetap membuka ruang komunikasi dan tidak terprovokasi.
“Program ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup nelayan ke depan. Komunikasi itu penting agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis.”
Petugas Dinas PU Parigi Moutong, Rinaldi, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pembebasan lahan dilakukan berdasarkan perhitungan NJOP dan penilaian resmi KJPP.
Baca juga: Diduga Dikeroyok Empat Rekannya, Pria di Huntap Tompe Tewas Bersimbah Darah
“Pengukuran sudah dilakukan. Untuk pembangunan tahun 2026, hanya sekitar 2.000 meter lahan tambahan yang akan dibebaskan. Harga tanah berdasarkan NJOP Desa Bolano Tengah berkisar Rp.27 ribu hingga Rp.43 ribu per meter,” jelasnya.
Ia memastikan penilaian akurat akan dilakukan oleh KJPP sebelum keputusan pembayaran.
Sementara itu, perwakilan warga terdampak berharap pemerintah bisa memberikan rumah layak huni dan lahan dengan status hukum yang jelas agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Kami hanya ingin tempat tinggal baru yang aman dan jelas statusnya. Supaya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak kami ke depan tidak terhambat,” ungkap salah satu warga.
Reporter: Asri
Editor: W13D
Kategori: Daerah
Lokasi: Parigimoutong, Sulawesi Tengah
Sumber: Wawancara
Editor : Redaksi