Rabu, 15 Oktober 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Sigi, Sulawesi Tengah | Kategori; Daerah | Penulis; Asri
Ahmad, Kepala Desa Muara Jaya, memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di desanya beberapa waktu lalu. Ia menyebut aksi tersebut dilakukan oleh segelintir orang yang sebagian besar merupakan lawan politik pada saat pemilihan kepala desa (Pilkades).
Baca juga: Mayat Pria Misterius Ditemukan di Gang Pasar Masomba, Polisi Selidiki Identitas Korban
“Jujur, itu hanya segelintir orang dan boleh dikata semua lawan politik,” ungkap Ahmad, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, sejumlah peserta aksi merupakan keluarga dekat dari pihak yang pernah menjadi calon kepala desa sebelumnya (incumbent).
“Rehan Fauzi yang jadi orator itu anak kandung dari Rifal, calon incumbent. Nurlalia, yang ikut demo, adalah istri incumbent sekaligus anggota BPD. Hj. Nadir juga incumbent,” ujarnya.
Ahmad juga menuding sebagian peserta aksi merupakan penerima bantuan dari dana desa yang justru telah menjual bantuan yang mereka terima.
“Ada yang menerima bantuan sapi, mesin katinting, dan alat mebel bahkan genset, tapi dijual. Seperti Mohamad Tjora, baru beberapa bulan terima sapi langsung dijual. Begitu juga Usran dan Hasil, alat yang mereka terima juga dijual,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jumlah peserta demonstrasi tidak lebih dari 20 orang.
“Sebagian hanya dipanggil-panggil untuk ikut, bukan murni warga yang tahu duduk persoalannya,” katanya.
Menanggapi tudingan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum disalurkan, Kepala Desa memastikan bahwa seluruh bantuan tahun 2023 dan 2024 telah diberikan kepada warga penerima.
Baca juga: WOM Finance Sampaikan Hak Jawab Terkait Pemberitaan Dugaan Penarikan dan Lelang Motor Nasabah
“Alhamdulillah, BLT 2023 dan 2024 sudah kami salurkan semua. Kalau ada yang belum tersampaikan, itu mungkin kendala di kepala dusun yang belum sempat menyerahkan langsung, tapi dari kami sebagai penanggung jawab sudah diserahkan,” tegasnya.
Ahmad juga mengakui adanya beberapa kegiatan yang belum sempat dipasangi papan proyek. Namun hal itu, kata dia, sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh pihak Inspektorat.
“Memang ada beberapa kegiatan yang belum terpasang papan proyek. Itu sudah kami sampaikan kepada BPD dan pemerintah kecamatan. Kami siap bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad juga menyoroti keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aksi demo yang dinilainya tidak sesuai dengan fungsi kelembagaan.
“Lucunya, kenapa BPD ikut demo juga? Apakah di Permendagri 110 tertulis BPD harus demo?” katanya dengan nada heran.
Baca juga: Diduga Dikeroyok Empat Rekannya, Pria di Huntap Tompe Tewas Bersimbah Darah
Ia menegaskan bahwa peran BPD seharusnya adalah menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan, bukan menjadi provokator politik.
“BPD harus lebih memahami tugas dan fungsinya, bukan menjadi provokator. Apalagi, sampai hari ini BPD belum memiliki SK yang ditandatangani Bupati karena proses pemilihannya pun tidak sesuai aturan,” tandasnya.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menilai pernyataan Kepala Desa perlu ditindaklanjuti dengan komunikasi terbuka antara pemerintah desa dan BPD agar situasi tidak makin memanas.
“Kalau memang sudah ada klarifikasi dan pemeriksaan dari Inspektorat, sebaiknya semua pihak menahan diri. Demo dan saling tuding hanya akan memperkeruh suasana,” ujarnya.
Editor : Redaksi