Diduga Tidak Kantongi Ijin, FPRJ Tuntut Penutupan PT. PCI

Reporter : Redaksi
FPRJ bersama Anggota Komisi A, sejumlah dinas dan perwakilan PT. PCI (baju putih kotak-kotak) usai melakukan sidak pada 22 Januari 2025 (foto : redaksi_beritaformat.com)

FORMAT JOMBANG | Toha Mahsun, yang akrab di sapa Toha, Koordinator Front Perjuangan Rakyat Jombang (FPRJ) mendesak pemerintah Kabupaten Jombang, untuk menutup operasional PT. Platinum Cemerlang Indonesia (PT. PCI) produsen bata ringan, karena diduga melakukan berbagai pelanggaran.

Saat ditemui awak media pada, Selasa (4/2/2025) di sebuah cafe, di wilayah Jombang, Toha menyampaikan, usai dirinya dan Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, berikut sejumlah dinas terkait melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) di PT. PCI, terdapat temuan dugaan pelanggaran baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh perusahaan.

Baca juga: Kades Kepuhanyar Bantah Dugaan Fee Rp25 Juta, Paving Pasinan Dipastikan Kembali Dipasang

Suasana saat audiensi FPRJ bersama dinas terkait di ruang Sekretariat DPRD Jombang pada 14 Januari 2025 (foto : redaksi_beritaformat.com)

"Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang, Dra. Wor Windari, M.Si., melalui Kepala Bidang (Kabid) Perijinan saat melakukan audiensi pada, Selasa (14/1) menyampaikan jika ijin standart PT. PCI belum keluar," ungkap Toha.

Baca juga: Amin Mabrur Terpilih Jadi Kades Sumokembangsri 2026–2034

Lebih lanjut Toha menjelaskan, "tak hanya itu, PT. PCI juga diduga belum kantongi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan sejumlah perijinan lain terkait IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), pembangunan jembatan, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan TKA (Tenaga Kerja Asing)," terang Toha.

Lebih parahnya, terang Thoha, "bangunan PT. PCI diduga didirikan di atas LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi) atau lahan yang peruntukannya hanya khusus untuk pertanian," imbuhnya.

Baca juga: DPC PDI Perjuangan Mojokerto Lantik 18 PAC, Perkuat Konsolidasi hingga Akar Rumput

Toha menegaskan, jika FPRJ dalam waktu dekat, akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menekan pemerintah agar menutup operasional perusahaan tersebut.

"Kami akan kerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa, agar perusahaan tersebut ditutup," tegasnya. (D2K)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Terpopuler
Berita Terbaru