Dugaan penyimpangan dana Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK SPP Muhammadiyah Siney mencuat ke publik. Sebanyak 13 siswa peserta PKL tahun 2025 di salah satu lembaga pendidikan tinggi di Kota Palu mengaku tidak pernah menerima uang saku Rp750 ribu per bulan selama dua bulan, meski secara administratif dinyatakan menerima.
Dana PKL yang disebut mencapai sekitar Rp39,2 juta hingga Rp40 juta per sekolah itu semestinya menopang kebutuhan siswa selama dua bulan. Namun, berdasarkan keterangan siswa dan tokoh masyarakat, total Rp1,5 juta per siswa diduga tidak pernah diterima hingga program berakhir.
Baca juga: Kejati Sulteng Setujui Restorative Justice Dua Perkara di Banggai
“Kami hanya difoto pegang amplop, tapi uangnya tidak pernah kami terima,” ungkap Paijo (nama samaran), salah satu siswa kelas 3 SMK SPP Muhammadiyah Siney.
Pihak sekolah, melalui Kepala SMK SPP Muhammadiyah Siney, Isnaini, menyatakan dana dikelola panitia PKL di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Sekolah menegaskan dana Rp750 ribu per bulan bukan “uang saku”, melainkan biaya makan minum sebesar Rp25 ribu per hari selama 60 hari.
“Secara administrasi siswa menerima, namun pengelolaannya dilakukan panitia untuk menghindari penyalahgunaan,” jelas Isnaini, Sabtu (4/4/2026).
Investigasi redaksi menemukan indikasi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan:
- Siswa mengaku dua kali difoto memegang amplop sebagai dokumentasi LPJ. Namun, dana tidak pernah diterima secara langsung.
- Pengeluaran kebutuhan harian siswa justru menggunakan uang pribadi, lalu didokumentasikan seolah dibiayai sekolah.
- Muncul dugaan LPJ dana PKL dipalsukan.
Fakta di lapangan memperlihatkan kondisi memprihatinkan:
- Hunian tidak layak, 8 siswa laki-laki dalam kamar 4x4 meter, 5 siswi di kamar serupa.
- Krisis makanan, siswa mengaku pernah tidak makan semalaman, hanya berbagi mie instan.
- Bantuan justru datang dari seorang guru yang memberi Rp100 ribu untuk 13 siswa secara diam-diam.
Bahkan, ada siswa disebut terpaksa bekerja membuat batako demi makan.
“Kami sampai iuran Rp2 ribu untuk naik ojek ke lokasi PKL yang jaraknya 13 km,” kata siswa lainnya.
Baca juga: Kades Malalan Klarifikasi Keterlambatan BLT Tahap I 2026, Penyaluran Tuntas ke 8 KPM
Siswa juga diminta menyetor Rp250 ribu untuk seragam PKL, dengan janji pengembalian. Dana tersebut telah dikembalikan, namun uang saku utama tetap tidak jelas keberadaannya.
Selain itu, siswa diminta membawa beras dari rumah, meski sebelumnya dijanjikan seluruh kebutuhan ditanggung sekolah di hadapan orang tua.
Kasus ini menyoroti dugaan praktik administrasi formal tanpa realisasi substantif. Dokumentasi penerimaan dana tidak sejalan dengan akses riil siswa terhadap haknya.
Sekolah membantah adanya kelalaian dan mengklaim tidak pernah menerima keluhan dari siswa maupun orang tua terkait fasilitas maupun konsumsi. Pihak sekolah juga menyatakan siap bertanggung jawab jika terbukti ada penyimpangan.
“Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami akan bertanggung jawab,” tegas Kepala Sekolah.
Baca juga: Mayat Pria Misterius Ditemukan di Gang Pasar Masomba, Polisi Selidiki Identitas Korban
Kasus ini mengarah pada pola serius, laporan terlihat rapi, tetapi realitas siswa justru memprihatinkan. Jika benar dana Rp1,5 juta per siswa tidak pernah diterima, sementara LPJ menyatakan sebaliknya, maka ini berpotensi masuk kategori penyimpangan anggaran.
Lebih jauh, kondisi siswa yang kelaparan, tinggal tidak layak, hingga harus bekerja untuk bertahan hidup menjadi alarm keras bagi pengawasan pendidikan.
Redaksi mendesak, audit menyeluruh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, penelusuran aliran dana PKL secara transparan, perlindungan terhadap siswa sebagai pihak terdampak.
Program PKL seharusnya menjadi ruang belajar. Namun jika dugaan ini benar, yang terjadi justru sebaliknya, siswa belajar bertahan hidup di tengah kelalaian sistem.
Reporter: Asri
Editor: W13D
Kategori: Pendidikan
Lokasi: Parigimoutong, Sulawesi Tengah
Sumber: Investigasi dan Wawancara
Editor : Redaksi