Rabu, 22 Oktober 2025 | Redaksi BERITA FORMAT | Tolitoli, Sulawesi Tengah | Kategori; Pendidikan | Penulis; Agus
Setelah penantian panjang sejak tahun 2019, kejelasan pembayaran ganti rugi lahan milik salah satu warga yang digunakan untuk pembangunan SMAN 3 Tolitoli akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sulteng memastikan akan segera menuntaskan pembayaran lahan sekolah seluas sekitar 4.008 meter persegi tersebut.
Baca juga: 100 Lebih Siswa SDN 3 Dampelas Berebut Satu Toilet Layak, Sekolah Minta Revitalisasi
Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sekolah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari, serta menjamin kelancaran proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMAN 3 Tolitoli.
Diketahui, beberapa bangunan seperti ruang kelas dan laboratorium komputer yang berdiri di atas lahan tersebut telah dibangun sejak tahun 2020 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulteng, M. Yunus, SE, menyampaikan bahwa proses ganti rugi telah melalui tahapan penilaian oleh tim appraisal untuk menentukan nilai wajar kompensasi lahan.
Baca juga: 28 Paket Sabu Siap Edar Digagalkan, Perempuan Dibekuk di Bolano
“Sudah ada hasil perhitungan dari tim appraisal yang menentukan besaran nilai ganti rugi. Setelah itu dilakukan negosiasi dengan Kepala Dinas, dan kini tinggal menunggu penerbitan SK tim untuk persiapan pembayaran. SK tersebut sudah ditandatangani oleh Gubernur,” jelas Yunus saat dihubungi media, Senin (20/10).
Yunus menambahkan, proses persiapan melibatkan berbagai instansi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Inspektorat, Biro Hukum, BPKAD, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Minggu ini kami akan rapat internal bersama stakeholder terkait. Setelah itu, tim akan turun langsung ke SMAN 3 Tolitoli untuk memastikan kondisi di lapangan dan menyesuaikan mekanisme pembayaran agar sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terangnya.
Baca juga: Yonif TP 918/MM Gelar Pelayanan Kesehatan Terpadu untuk Warga Desa Labuan
Ia memastikan bahwa dana ganti rugi tersebut akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah dengan estimasi nilai sekitar Rp1,1 miliar.
“Setelah semua tahapan administrasi selesai, pengajuan pembayaran akan segera dilakukan,” pungkas Yunus.
Editor : Redaksi